Gerkatin Harapkan Adanya Penerjemah di TPS

Metro- 28-11-2020 22:17
Ketua Gerkatin Sumbar Feri Naldi saat beri paparan kepada anggotanya dalam sosialisasi Pilkada Serentak Sumbar 2020 di Padang, Sabtu (28/11). (Foto : Arzil)
Ketua Gerkatin Sumbar Feri Naldi saat beri paparan kepada anggotanya dalam sosialisasi Pilkada Serentak Sumbar 2020 di Padang, Sabtu (28/11). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Untuk kesekian kalinya KPU Sumbar mensosialisasikan Pilkada serentak 2020 kepada kelompok Disabilitas.

Kali ini sosialisasi menyasar kelompok tuna rungu yang tergabung dalam Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Sumbar yang diadakan di Padang, Sabtu (28/11).

"Kami cukup tersanjung dengan sosialisasi terkait Pilkada serentak 2020 dari Sumbar, walau sesungguhnya kami sangat sedikit sekali mendapat informasi soal pilkada serentak 2020 yang diselenggarakan nanti," ungkap Ketua DPD Gerkatin Sumbar, Feri Naldi kepada Arunala.com usai pelaksanaan sosialisasi hari itu.

Baca Juga

Dia menyebutkan untuk sosialiasi pemilihan serentak ini belum maksimal dirasakan oleh penyandang Disabilitas dalam pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati dan wali kota.

"Terus terang kami memang butuh informasi itu, supaya hak politik kelompok Disabilatas khususnya tunarungu bisa diberikan saat pemilihan nanti," ujar pria yang juga aktivis Disabilitas Sumbar ini.

Selain KPU Sumbar, sebut dia, untuk sosialisasi pilkada untuk tunarungu harusnya juga dilakukan oleh KPU kabupaten kota. Dan dalam sosialisasi itu, bisa berkoordinasi dengan pihaknya, sehingga penyandang disabilitas terutama tuna rungu tidak kebingungan ketika berada di TPS.

"Sebab belum semua dari pihak KPU itu yang mengerti atau bisa bahasa isyarat karena pemilih yang tunarungu sangat membutuhkan penerjemah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar hak pilihnya bisa tersalurkan," tukas Feri Naldi.

Feri menambahkan, di Sumbar saat ini ada empat macam kelompol Disabilitas yang ada di Sumbar, yakni tunadaksa, tunagrahita, tunanetra, dan tunawicara (tunarungu).

Masing-masing kelompok itu, memang butuh akses untuk bisa memilih di bilik suara. Misalnya aksesbilitas fisik bagi kelompok tunadaksa.

"Tempatkan TPS di lokasi yang rata, tidak bertangga, tidak berbatu, tidak berumput tebal, tidak melompati parit. Lalu lebar pintu masuk TPS sebesar 90 cm untuk memberi akses gerak pengguna kursi roda. Selain itu ukuran tinggi meja di bilik suara 75 cm dan berongga. Tinggi meja kotak suara 35 cm agar mudah dijangkau oleh pengguna kursi roda," urai Feri Naldi.

Bagi yang tuna netra, imbuhnya, penyelenggara bisa sediakan alat bantu coblos bagi pemilih tunanetra di setiap TPS, dan bagi tunarungu diharapkan sediakan formulir C3/form pendampingan saat memilih nanti.

Komisioner KPU Sumbar, Izwaryani mengatakan, berdasarkan undang-undang yang mengatur, semua masyarakat berhak mengikuti pemilihan serentak, karena masyarakat yang berkewarganegaraan Indoensia adalah pemilih yang sah termasuk penyandang disabilitas.

"Untuk itu, sosialisasi ini dilakukan, karena kita pemilih yang sah, jangan kita jadi tamu di negeri sendiri. Maka kita yang tentukan nasib negeri kita pada pilkada serentak nanti," sebut Izwaryani.

Bagi pemilih Disabilitas, Izwaryani mengatakan KPU akan prioritaskan dan tidak mengantri bagi kelompok Disabilitas, ibu hamil, ibu-ibu yang bawa anak, dan pemilih lansia.

"KPU melayani dan memberikan akses kepada pemilik yang keterbatasan. Hanya saja, KPU baru menyediakan alat bantu bagi tunanerta saja karena surat suara yang dibuat KPU tidak bisa diraba, makanya kami sediakan templet suara suara bagi mereka saat akan memilih nanti," jelasnya.

Sementara untuk disabilitas tunarungu, kata dia, belum ada disediakan alat bantu, karena pada prinsipnya tuna rungu masih bisa melihat sehingga yang diperlukan memang pendamping yang bisa berbahasa isyarat.

"Tuna rungu pada prinsipnya tidak ada hambatan untuk melakukan pencoblosan di tanggal 9 Desember nantinya. Tapi penyelanggara di TPS bisa berhasa isyarat, setidaknya untuk menyuruh pemilih bersangkutan memasuki bilik. Tapi untuk berbincang-bincang panjang panjang anggota di TPS memang tidak bisa," kata Izwaryani.

Komentar