Pengamat: Besar Kemungkinan Anggota KPPS Bisa Terpapar

Metro-199 hit 01-12-2020 00:39
Pengamat Politik Unand Aidinil Zetra (Dok : Istimewa)
Pengamat Politik Unand Aidinil Zetra (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Banyaknya petugas KPPS untuk Pilkada serentak Sumbar 2020 yang statusnya reaktif seusia jalani rapid test ditanggapi Pakar Politik Unand, Aidinil Zetra.

Soalnya, selain menyangkut petugas yang disiapkan KPU bertugas di TPS pada tanggal 9 Desember nanti, juga hal ini akan berhubungan juga dengan partisipasi pemilih.

"Banyaknya petugas KPPS yang reaktif hasil rapid test-nya di luar perkiraan KPU. Soalnya, permasalahan itu luput dari perhatian para pembuat peraturan KPU itu," kata Aidinil Zetra.

Baca Juga

Dalam rekrutmen petugas KPPS itu, dia melihat, pihak KPU tidak ada cadangan, kemudian bagaimana mekanisme penggantiannya. Akibat dari persoalan-persoalan yang muncul seperti sekarang, dengan ada petugas KPPS yang hasil rapid test-nya reaktif, luput dari perhatian mereka (KPU, red).

"Saya melihat, aturan yang dibuat KPU bahwa dalam skenario mereka para pelaksanaan pilkada di tingkat TPS bakal sehat-sehat saja. Dengan menjaga protokol Covid, maka masalah akan selesai," tukas Aidinil.

Sementara prediksi dia, peluang terpaparnya KPPS saat pemilihan nanti cukup besar.

"Salah satu solusinya saya rasa, harus ada penggantian yang disiapkan KPU, termasuk Bawaslu mengingat pihak ini juga menyiakan petugas pengawas lapangan," sebut Aidinil.

Seperti diketahui, lanjut dia, untuk pelaksanaan pilkada kali ini, KPU menyebutkan TPS mereka aman dari Covid. Kalau di hari H itu didapati petugas KPPS terpapar Covid, tentu mereka tidak boleh hadir di TPS.

Makanya, imbuh Aidinil, KPU maupun Bawaslu harus siap lakukan penggantian petugasnya di TPS. Sebab konsekuensi dilaksanakannya Pilkada di masa pandemi ini banyak pihak yang memprediksi akan banyak tantangan.

Pertama, terangnya, pelaksanaan di masa pandemi ini rumit karena banyak hal yang harus diperhatikan pihak penyelenggara dan harus siap dengan itu.

Hal kedua, cost Pilkada kali ini mahal karena penyelenggara harus menyediakan bukan hanya peralatan, kesehatan, tapi juga harus menyiapkan SDM untuk mengganti petugas yang terpapar Covid.

"Jadi kata kuncinya, Pilkada yang digelar di masa pendemi ini jangan sampai mengurangi kualitas pilkada itu sendiri, kata Aidinil Zetra.

Komentar