Pihak Yudikatif Bisa Dilibatkan

Metro-47 hit 02-12-2020 19:46
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Prof Indra Bastian saat berikan dalam pelatihan mediator tentang Administrasi Publik, di Yogyakarta, Rabu (2/11). (Dok : Istimewa)
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Prof Indra Bastian saat berikan dalam pelatihan mediator tentang Administrasi Publik, di Yogyakarta, Rabu (2/11). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Yogyakarta, Arunala -- Guru Besar Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Prof Indra Bastian menilai dalam sidang sengketa administrasi publik yang dilaksanakan Komisi Informasi (KI) seharusnya melibatkan pihak Yudikatif.

"Soalnya, di Indonesia ini menganut sistim ketatanegaraan Trias Politica, dan ini berbeda dengan negara lainnya," papar Indra Bastian kepada peserta yang ikut pelatihan mediator tentang Administrasi Publik, di Yogyakarta, Rabu (2/11).

Kalau di luar negeri, kata dia, masyarakatnya suka ribut di awal terutama saat perencanaan sebuah kebijakan, kalau di Indonesia ribut di akhir ketika sudah direalisasikan sebuah program.

"Mestinya trias political murni itu dilakukan, maka kekuasan pengadilan bisa menguji setiap perencanaan atas kebijakan publik, misalnya dalam siding sengketa kebijakan publik," terang Indra Bastian.

Dia mencontohkan, untuk sengketa kebijakan publik itu, kalau hakim pengadilan negeri bisa nimbrung mengujinya, maka pemerintah dan DPRD tidak bisa sembrono lagi menerbitkan kebijakan untuk rakyat.

Seorang hakim bisa mengatakan kebijakan itu tidak tepat atau tepat, publik atau masyarakat bisa menyanggah ke hakim bahwa kebijakan pemerintah itu tidak pro publik,"ujarnya lagi.

Indra mengatakan menempatkan tangan yudikatif untuk mengawasi kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan sengketa administrasi atau kebijkan publik tadi sudah mendesak dilakukan di Indonesia.

"Tentu hakim yang menanganinya harus hakim pilihan pula, yang kuat dalam membaca kebijakan publik sebagai produk eksekutif dan legislatif," imbuh Indra.

Wakil Ketua KI Sumbar, Adrian Tuswandi yang jadi peserta pelatihan mediator di MM UGM itu mengatakan di Indonesia ini semua bisa jadi sengeketa.

"Harfiah dari sengketa yaitu perbedaan yang tak ada titik temunya. Sehingga butuh mediator andal untunk mencarikan solusi atas perbedaan yang memicu sengketa tersebut," ujar Adrian.

Menurut dia, keberadaan dari UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menegaskan semua penyelenggaraan atas nama publik adalah terbuka.

"Semuanya terbuka dan mudah akses, sejak perencanaan, pelaksanaan bahkan sampai ke evaluasi, publik berhak tahu jika tidak maka masyarakat bisa mensengketakan informasi publlik ke Komisi Informasi,"ujar Adrian.

Komentar