Bawaslu: Sumbar Masuk Tinggi Kerawanannya

Metro-254 hit 06-12-2020 23:42
Tim dari Bawaslu Sumbar dan Kota Payakumbuh berikan selebaran berikan imbauan anti politik uang pada pilkada 2020 di kota itu, Minggu malam (6/12). ( Foto : Arzil)
Tim dari Bawaslu Sumbar dan Kota Payakumbuh berikan selebaran berikan imbauan anti politik uang pada pilkada 2020 di kota itu, Minggu malam (6/12). ( Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Payakumbuh, Arunala - Jajaran Bawaslu se Sumbar melakukan patroli pengawasan di masa tenang kampanye, di daerah masing-masing.

Patroli Pengawasan yang serentak dilakukan pada Minggu malam (6/12) itu menyasar berbagai potensi pelanggaran kampanye yang mungkin muncul di masa tenang.

Selain itu, Bawaslu juga mensosialisasikan anti politik uang, anti Hoax dan anti SARA.

Baca Juga

Di Kota Payakumbuh, patroli pengawasan dilepas Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen, yang dihadiri Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh Muhamad Khadafi, Forkompinda setempat di halaman kantor Bawaslu Kota Payakumbuh malam itu.

"Tanggal 6 Desember ini merupakan hari pertama masa tenang kampanye, makanya Bawaslu bersama seluruh jajaran hingga kecamatan, ditambah unsur kepolisian, TNI, Kejaksaan dan Satpol PP, lakukan pengawasan di masa itu," kata Surya Efitrimen.

Pengawasan yang, ujar Surya Efitrimen, tidak saja berlansung selama masa tenang saja (6-8 Desember), tapi terus berlanjut hingga hari pemungutan suara dan selesainya penghitungan suara.

Dia menjelaskan berdasarkan peta Indek Kerawanan Pilkada (IKP) Bawaslu 2020, di 270 daerah di Indonesia, lanjut Surya, maka Pilkada Sumbar termasuk kategori yang tinggi tingkat kerawanannya, khususnya terkait dugaan politik uang.

"Sebab itu, sesuai keputusan Bawaslu RI, maka seluruh jajaran Bawaslu melakukan pengawasan ketat terhadap kemungkinan politik uang. Pemberi dan penerima mendapat ancaman hukuman yang sama," jelas Surya lagi.

Saatt ini, tambah Surya, Bawaslu bersama Gakkumdu sedang menangani dua kasus dugaan politik uang, khususnya terkait pembagian barang kepada masyarakat yang tertangkap tangan di Kabupaten Pasaman Barat dan Dharmasraya.

Dikatakan Surya Efitrimen, hal lain yang dilarang selama masa tenang selain politik uang, adalah kampanye paslon, termasuk intimidasi terhadap pemilih.

"Bawaslu juga lakukan penertiban APK paslon, termasuk pengawasan pendistribusian logiatik ke semua TPS," kata Surya Efitrimen.

Komentar