Lima Daerah di Sumbar Potensi PSU

Metro-1254 hit 10-12-2020 17:21
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar beberkan ada potensi PSU di sejumlah TPS di beberapa daerah di Indonesia, Kamis (10/12). (Dok : Istimewa)
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar beberkan ada potensi PSU di sejumlah TPS di beberapa daerah di Indonesia, Kamis (10/12). (Dok : Istimewa)

Penulis: Darizon Y

Padang, Arunala - Sebanyak 43 tempat pemungutan suara (TPS) berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2020. TPS tersebut berdasarkan data yang dilaporkan pengawas di lapangan melalui Sistem Pengawasan Pilkada (Siwaslu).

Untuk di Sumbar potensi PSU diantaranya terdapat kabupaten kota di Sumbar yakni Agam, Tanahdatar, Bukittinggi, Kota Sawahlunto dan Pasaman.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan penyebab terjadinya PSU diantaranya karena terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain, pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih, terdapat pemilih menggunakan hak pilih di lebih dari satu TPS.

Baca Juga

"Ada pula KPPS mencoblos surat suara, dan KPPS membagikan surat suara kepada saksi pasangan calon untuk dicoblos," kata Fritz dikutip website Bawaslu.

Fritz menyebutkan 43 TPS tersebut tersebar di Agam, Banggai, Barito Selatan, Binjai, Bungo, Gunung Kidul, Indramayu, Bolaangmongondow Timur.

Lalu, Labuhan Batu Utara, Malang, Toli-Toli, Kapuas Hulu, Kota Bukittinggi, Kota Jambi, Kotamobagu, Kota Makassar, Palangkaraya, Kota Sawahlunto, Kutai Timur, Melawi, Minahasa Utara, dan Musi Rawas Utara.

Selanjutnya, sebut Fritz, PSU berpotensi juga terjadi di Nabire, Pangkajene Kepulauan, Parigi Mouting, Pasaman, Seram Bagian Timur, Sungai Penuh, Tangerang Selatan, dan Tanahdatar.

Fritz menerangkan pengaturan soal PSU terdapat dalam Pasal 112 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

"Ini kami katakan bahwa UU telah menjelaskan batasan-batasan PSU dapat dilakukan," jelas lelaki asal Medan itu.

Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa PSU dapat dilakukan karena ada pembukaan kotak suara, atau bekas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

Kemudian Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan.

"Ada juga laporan menyebutkan petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah," ujar Fritz.

Lalu ada lebih dari seorang pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau berbeda dan/atau lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS. (rel)

Komentar