Kumanis, Nagari Tertransparan di Sumbar

Metro- 21-12-2020 22:12
Asisten Pemerintahan Setprov Sumbar Devi Kurnia serahkan penghargaan pada nagari yang transparan di Sumbar, Senin (21/12). (Dok : Istimewa)
Asisten Pemerintahan Setprov Sumbar Devi Kurnia serahkan penghargaan pada nagari yang transparan di Sumbar, Senin (21/12). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Nagari Kumanis, Kabupaten Sijunjung dinobatkan sebagai nagari tertransparan dalam pengelolaan dana desa di Sumbar tahun 2020.

Nagari ini menjadi terbaik 1 dalam penilaian Kompetensi dan Transparansi Dana Desa 2020 di Sumbar, dan berhak mendapat hadiahnya berupa piala dan uang tunai.

Penyerahann penghargaan bagi nagari yang transparan dana desa itu dilakukan di sela-sela rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan dana sesa Sumbar 2020, di Hotel Pangeran Beach, Padang, Senin (21/12).

Baca Juga

Asisten Pemerintahan Devi Kurnia mengatakan, saat ini tidak ada yang bisa dirahasiakan lagi dalam administrasi pemerintahan.

"Semua harus terbuka dan transparan sesuai dengan kehendak Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Jika ada pejabat publik, termasuk wali nagari yang mencoba menutupi informasi pemerintahan apalagi menyembunyikannya, akan berhadapan dengan hukum," ujar Devi Kurnia.

Karena itu, dia mengajak seluruh aparatur pemerintahan di semua tingakatan untuk selalu bersikap terbuka kepada masyarakat di tiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan.

Devi menerangkan, penerapan pengelolaan dana desa dengan prinsip transparan dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

"Jika aparatur terbuka, menimbulkan kepercayaan dan pasti partisipasi masyarakat akan meningkat," ujar Devi Kurnia lagi.

Sementara Kadis PMD Sumbar Syafrizal Ucok mengatakan, penilaian kompetensi dan transparansi dana desa ini adalah melihat sejauh mana aspek-aspek keterbukaan dan transparansi ini diaplikasikan dalam pengelolaan dana desa.

"Ini penilaian oleh tim berdasarakn atas pelaksanaan, bukan perlombaan. Artinya tidak ada yang bisa direkayasa atau dibuat-buat," kata Syafrizal Ucok.

Terpisah, Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Nofal Wiska mengapresiasi penilaian transparansi nagari dilakukan Dinas PMD Sumbar. "Salut dan pesan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik lalu diperkuat Peraturan Komisi Informasi (Perki) 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Desa tercapai. Apalagi dalam tim penilai melibatkan Pamong senior, Komisioner Komisi Informasi Sumbar dna PWI Sumbar, terima kasih Kadis PMD Sumbar Pak Syafrizal atas komitmen keterbukaan informasi publiknya,"ujar Nofal Wiska.

Komentar