Polda Sumbar Lakukan Pemantauan Aktivitas FPI

Metro-322 hit 01-01-2021 20:31
Maklumat Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz. (Dok : Istimewa)
Maklumat Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz. (Dok : Istimewa)

Penulis: Darizon Y

Padang, Arunala -- Polisi daerah (Polda) Sumbar segera menindaklanjuti Maklumat Kapolri Nomor: MAK/1/I/2021, tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

"Pascakeluarnya Maklumat Kapolri itu, jajaran Polda Sumbar segera lakukan pemantauan, baik itu berupa kegiatan ataupun atribut yang berhubung dengan FPI di wilayah hukum Polda Sumbar," kata Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Satake Bayu Setianto, ketika dihubungi Arunala.com , Jumat (1/1).

Sesuai dengan Maklumat Kapolri tersebut, Polda Sumbar juga meminta kepada masyarakat agar menginformasikan kepada pihak kepolisian terdekat, apabila menemukan adanya atribut, logo maupun spanduk Front Pembela Islam (FPI).

"Karena Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melarang kegiatan, dan membubarkan FPI sebagai organisasi maupun organisasi masyarakat," jelasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz menerbitkan Maklumat tentang pelarangan kegiatan FPI, Berikut isi maklumat tersebut :

1. Masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI.

2. Masyarakat segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

3. Mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI--Polri untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/banner, atribut, pamflet, dan hal lainnya terkait FPI.

4. Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

"Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian," tutur Satake yang mengutip isi Maklumat Kapolri tersebut.

Komentar