Retribusi Gambir Naikkan Pendapatan Nagari Koto Bangun

Metro-182 hit 17-01-2021 11:01
Rombongan Komisi I DPRD dan Dinas PMD Sumbar saat berkunjung ke Nagari Koto Bangun, Kabupaten Limapuluh Kota, Jumat (15/1). (Dok : Istimewa)
Rombongan Komisi I DPRD dan Dinas PMD Sumbar saat berkunjung ke Nagari Koto Bangun, Kabupaten Limapuluh Kota, Jumat (15/1). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Limapuluh Kota, Arunala -- Nagari Koto Bangun, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota setidaknya bisa jadi contoh bagi nagari-nagari lain yang ada di Sumbar.

Pasalnya, nagari yang berpenduduk 3.848 jiwa ini berhasil mengumpulkan pendapatan asli nagarinya hingga ratusan juta rupiah dalam setahun.

Besarnya pendapatan asli nagari itu terungkap saat rombongan Anggota Komisi I DPRD Sumbar bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar ke Nagari Koto Bangun itu, Jumat (15/1) kemarin.

"Cukup besarnya pandapatan asli nagari ini yang didapat, karena kami memberlakukan penerapan Peraturan Nagari (Perna). Misalnya untuk setiap proses penimbangan Gambir, termasuk daun Gambir, dikenakan retribusi untuk nagari," ungkap Wali Nagari Koto Bangun, Yusarlis Datuk Sutan Panghulu saat berikan paparannya dihadapan rombongan anggota dewan dan Dinas PMD Sumbar itu.

Dengan Perna itu, sambung Yusarlis, menjadikan KAS nagarinya bertambah. Rata-rata pendapatan nagari bisa mencapai rata-rata Rp300 juta setahun.

Namun, lanjutnya, karena pandemi, di tahun 2020 kemarin pendapatan asli nagari hanya bisa dicapai Rp70 juta.

Di sisi lain, Yusarlis juga menyampaikan harapan nagarinya, yang mana nagari ini butuh perbaikan akses jalan provinsi, kemudian penyelesaian jalan tembus antara Limapuluh Kota-Pasaman, bantuan terhadap lembaga adat LKAAM, dan permohonan bantuan infrastruktur untuk objek wisata air terjun Lubuk Batang, dan terpenting lagi provinsi bisa melakukan intervensi terhapad stabilisasi harga gambir,

"Mengingat, dengan produk Gambir inilah nagari kami bisa mendapatkan pendapatan asli nagari yang cukup lumayan. Seperti kita ketahui Gambir merupakan produk ekspor," tukas Yusarlis.

Dia meminta, melalui dana pokok pikiran anggota dewan, setidaknya apa yang dibutuhkan Nagari Koto Bangun bisa direalisasikan bagi pembangunan infrastruktur nagari ini.

Menanggapi aspirasi Wali Nagari Koto Bangun itu, Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar Muhammad Nurnas mengatakan, dengan adanya Perda Pemberdayaan Masyarakat Sumbar, maka sudah ada legalitas pemberian bantuan dari pemprov langsung ke nagari.

"Saat ini, regulasi ini menunggu terbitnya Pergub sebagai panduan teknis dari Perda," ujar Nurnas.

Dia juga mengaku optimistis jika dana desa dikelola dengan baik oleh masing-masing nagari, dan ditambah pula dengan bantuan dari pemprov melalui anggota DPRD, maka nagari-nagari di Sumbar akan makin cepat mencapai kemajuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Anggota Komisi I DPRD Sumbar lainnya, Muzli M Nur, mengatakan komunikasi dan kegigihan dari masyarakat memperjuangkan aspirasinya sangat diperlukan.

"Pak wali jangan bosan mengingatkan pemprov dan DPRD agar aspirasi masyarakat dapat direalisasikan," kata Muzli M Nur, sembari membantu salah satu masjid di Koto Bangun sebesar Rp20 juta.

Adapun rombongan Komisi I DPRD Sumbar yang berkunjung ke Nagari Koto Bangun, itu adalah Ketua Komisi, Syamsul Bahri (PDIP), Wakil Ketua Komisi Evi Yandri Rajo Budiman (Gerindra), Sekretaris Komisi, Nurnas (Demokrat), Zarfi Deson (Golkar), Bakri Bakar (Nasdem), Muzli M Nur (PAN), Muhammad Ridwan (PKS), Jempol (Gerindra) dan Rio (Staf Komisi I)

Sedangkan rombongan dari Dinas PMD Sumbar yakni Kadis PMD Sumbar, Syafrizal Ucok, Kabid Pemerintahan Desa Azwar, Sekretaris Dinas PMD Armen dan Kasi Kelembagaan/Perangkat Nagari, Pirmanto.

Komentar