MK Tolak Gugatan Empat Paslon Sijunjung

Metro-136 hit 15-02-2021 15:02
Ketua KPU Sijunjung, Lindo Karsya. (Dok : Istimewa)
Ketua KPU Sijunjung, Lindo Karsya. (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Gugatan empat pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung agar KPU setempat membatalkan pasangan calon (Paslon) nomor urut 3 Benny Dwifa Yuswir-Iradatillah sebagai bupati dan wakil bupati terpilih, ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan itu dikeluarkan MK pada sidang pengucapan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Jakarta, Senin (15/2).

Menanggapi hasil putusan MK itu, Ketua KPU Kabupaten Sijunjung, Lindo Karsya menyambut baik dan mengucapkan rasa syukurnya.

"Artinya kepastian Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih sudah jelas seiring keluarnya putusan MK pada Senin ini," kata Lindo Karsya saat dihubungi Arunala.com , Senin siang (15/2).

Meski putusan MK terkait hasil penolakan tuntutan para penggugat, Lindo mengaku, salinan dari putusan itu belum diterima pihaknya.

"Kami baru hanya mendapat kabar saja, soal salinan putusan itu masih belum sampai ke KPU Sijunjung," sebut Lindo lagi.

Dia menambahkan, setelah adanya putusan MK itu, KPU Sijunjung tentunya segera akan melakukan pleno penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih menjadi definitif.

"Syaratnya tentu kami lebih dulu menunggu salinan putusan MK itu melalui KPU RI," imbuh dia.

Lindo menerangkan, untuk penetapan bupati dan wakil bupati terpilih pasca putusan MK itu paling lambat lima hari setelah putusan itu ditetapkan MK yang kemudian dikirimkan ke KPU RI.

Selanjutnya putusan itu diteruskan KPU RI ke KPU Sijunjung.

"Bisa saja salinan putusan dari MK itu kami terima dari KPU RI lebih cepat dari batas waktu paling lama lima hari itu. Setelah salinan itu ada ditangan kami, barulah dilakukan pleno penetapan," sambung Lindo.

Di sisi lain, saat ditanya apabila tidak ada proses di MK, kapan seharusnya penetapan bupati dan wakil bupati definitif dilakukan KPU Sijunjung? Lindo menjawab kalau tidak ada proses sidang bisa di MK, pelantikan bisa dilakukan pada 17 Februari 2021 ini.

"Itu mengingat akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati periode sebelumnya berakhir di tanggal itu. Namun karena ada proses sidang MK maka pelantikan harus menunggu putusan MK," kata Lindo Karsya.

Komentar