KPU Sumbar Kaji Turunnya Partisipasi Pemilih

Metro-90 hit 09-03-2021 12:05
Kordiv Parmas dan SDM KPU Sumbar, Izwaryani saat membuka rapat evaluasi sosialisasi dan pendidikan politik pilkada 2020 di Padang, Selasa (9/3). (Foto : Arzil)
Kordiv Parmas dan SDM KPU Sumbar, Izwaryani saat membuka rapat evaluasi sosialisasi dan pendidikan politik pilkada 2020 di Padang, Selasa (9/3). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Rendahnya partisipasi pemilih dalam pilkada serentak 2020 di Sumbar menjadi bahan kajian bagi KPU Sumbar dan jajarannya di kabupaten kota.

Pasalnya tingkat partisipasi pemilih di Sumbar pada Pilkada 2020 khususnya untuk pemilihan gubernur di bawah target partisipasi nasional yang ditetapkan KPU RI sebesar 77,5 persen.

Plt Ketua KPU Sumbar, yakni Kordiv Partisipasi masyarakat (Parmas) dan SDM, Izwaryani menyebut bicara soal partisipasi pemilih maka itu berhubungan dengan tiga hal yakni evaluasi, sosialisasi dan pendidikan pemilih.

"Tiga hal ini tidak bisa dipisahkan bila menyangkut partisipasi pemilih dalam suatu pemilihan," kata Izwaryani saat rapat evaluasi sosialisasi dan pendidikan pemilih pilkada serentak 2020 di Sumbar yang diadakan di sebuah hotel di Padang, Selasa (9/3).

Menurutnya banyak orang beranggapan partisipasi pemilih ditentukan oleh sejauh mana sosialisasi pemilihan yang dilakukan KPU.

"Namun hal itu tidak sepenuhnya mutlak, justru banyak faktor yang menentukan tingginya partisipasi pemilih, misalnya kampanye yang dilakukan peserta pemilihan (partai, red) dan pasangan calon (Paslon)," terang Izwayani.

Dirinya juga menyampaikan, untuk sosialisasi pemilihan, KPU sudah melakukannya secara masif. Akan tetapi, sebut dia, dalam sosialisasi pemilihan itu tugas KPU hanya sebatas memberitahukan ke pemilih kapan hari pemilihan dilakukan, tidak lebih dari itu.

"KPU tidak bisa melakukan hal yang lebih lanjut dari sosialisasi itu, apalagi menyangkut penjelasan lebih detail soal paslon. Dikhawatirkan ini nantinya akan menjadikan bahan pertanyaan dan kritikan berbagai pihak pada KPU apabila ikut pula menerangkan sosok paslon pada pemilih," jelas dia.

Menurut Izwaryani, untuk menjawab pertanyaan pemilih tentang profil paslon dan apa saja partai pengusungnya, tentunya peserta pemilihan atau paslon itu sendiri.

"Disinilah tujuan kampanye diberikan KPU kepada peserta pemilihan dan paslon, supaya pemilih bisa lebih mengenalnya," tukas Izwayani lagi.

Dirinya juga mengaku bila dalam pilkada serentak 2020 kemarin, KPU dan jajarannya di kabupaten kota sudah masif lakukan sosialisasi soal pemilihan, bahkan dalam lakukan sosialisasi pemilihan juga dilakukan KPU saat serahkan surat pemberitahuan memilih kepada masyarakat.

"Makanya kami menganggap masyarakat tentu sudah tahu kapan hari pemilihan itu dilakukan. Namun demikian, mestinya langkah sosialisasi hari pemilihan itu mestinya diiringi pula dengan kegiatan kampenye dari paslon agar di saat hari pemilihan tingkat partisipasi pemilih menjadi tinggi," papar Izwaryani.

Ditambahkan, hal lain yang juga sebabkan masyarakat pesimis memilih karena masa pandemi. Menyadari itu KPU kemudian gencarkan sosialisasinya, bahkan KPU menegaskan pada masyarakat tidak akan ada klaster pilkada, sebab KPU tetapkan protokol kesehatan secara ketat.

Dari pengamatan Izwaryani, turunnya partisipasi pemilih di pilkada kemarin juga tidak masifnya kegiatan kampanye yang dilaksanakan paslon.

"Sejatinya kegiatan kampanye memang hal yang menentukan dalam raihan suara paslon dan juga menentukan jumlah partisipasi pemilih. Contoh bila pemilih belum tersentuh secara psikologi oleh paslon maka hal itu membuat masyarakat enggan bahkan tidak mau memilih. Ini yang terjadi pada pilkada di kemarin," sebutnya.

Maka melalui rapat evaluasi kali ini, terang dia, KPU Sumbar berharap ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan peserta rapat untuk menjadi bahan masukan dan perbaikan Kpu untuk pemilihan mendatang.

Sedangkan Koodinator Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Sumbar Aan Wuryanto menyebutkan dasar hukum KPU Sumbar menggelar rapar evaluasi sosialisasi dan pendidikan politik Pilkada serentak 2020 di Sumbar diantaranya merujuk UU No. 6/2020 dan PKPU No.5/2020.

Rapat ini, sebutnya, berhubungan dengan tingkat partisipasi pemilih di Sumbar saat pilkada serentak 2020 kemarin dimana tingkat partisipasi pemilih di Sumbar belum maksimal.

"Jumlah target capaian partisipasi pemilih dari KPU RI sebesar 77.5 persen, sedangkan tingkat capaian partisipasi di Sumbar pada pilkada 2020 kemarin sebesar 61,68 persen. Makanya melalui rapat evaluasi ini KPU berharap dapat beberapa hasil rekomendasi dari peserta rapat yang nantinya akan dijadikan bahan perbaikan untuk pemilihan mendatang," kata Aan Wuryanto.

Dalam rapat kali ini sejumlah pihak diundang oleh KPU Sumbar termasuk KPU kabupaten kota.

Komentar