Pemkab dan Pemko di Sumbar Diminta Bentuk TPAKD

Metro-114 hit 18-03-2021 12:54
Gubernur Sumbar Mahyeldi saat membuka kegiatan sosialisasi pembentukan TPAKD, Padang, Senin lalu (16/3). (Dok : Istimewa)
Gubernur Sumbar Mahyeldi saat membuka kegiatan sosialisasi pembentukan TPAKD, Padang, Senin lalu (16/3). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Gubernur Sumbar Mahyeldi meminta kepala daerah di Sumbar yang belum ada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di wilayah masing-masing untuk segera membentuknya.

Ini disampaikan Mahyeldi dalam sosialisasi pembentukan TPAKD kepada bupati dan wali kota se-Sumbar di salah satu hotel berbintang di Kota Padang, Senin lalu (16/3).

"Keberadaan TPAKD untuk mempercepat akses keuangan di daerah serta mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat," kata Mahyeldi saat itu.

Baca Juga

Sesuai namanya, sebut Mahyeldi, TPAKD adalah forum koordinasi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat akses keuangan di daerah.

"Pembentukan TPAKD ini agar ada sinergi antara pelaku industri jasa keuangan dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait, sehingga tingkat inklusi keuangan masyarakat di daerah dapat meningkat yang berkorelasi dengan peningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutur Mahyeldi.

Sedangkan Kepala OJK Sumbar, Misran Pasaribu menyampaikan pihak OJK siap bersinergi dengan kabupaten kota dalam menyiapkan pembentukan TPAKD.

Saat ini di Sumbar telah terbentuk TPAKD provinsi dan lima TPAKD kabupaten kota yaitu di Kabupaten Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Tanahdatar.

"Sejak dibentuk pada 2016 lalu, TPAKD Sumbar telah mampu menunjukkan hasil nyata berupa peningkatan penyaluran kredit perbankan kepada sektor pertanian serta telah berhasil memperoleh penghargaan TPAKD Award di 2019 sebagai TPAKD terbaik kategori Pengembangan Kawasan Inklusi Keuangan Daerah," ungkap Misran.

Dalam sosialisasi pembentukan TPAKD ini turut dihadiri bupati dan wali kota se Sumbar, serta juga secara virtual disaksikan Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK dan narasumber dari Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK. (*)

Komentar