Permendagri Perkuat Fungsi dan Peran PPID

Metro-60 hit 08-04-2021 19:29
Komisioner KI Sumbar, Adrian Tuswandi saat jadi pembicara dalam workshop penyusunan daftar informasi publik, yang diadakan di Painan Convention Center, Kamis (8/4). (Dok : Istimewa)
Komisioner KI Sumbar, Adrian Tuswandi saat jadi pembicara dalam workshop penyusunan daftar informasi publik, yang diadakan di Painan Convention Center, Kamis (8/4). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Painan, Arunala - Kewenangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tidak sekadar mengelola dan melayani soal informasi publik saja, namun mereka bisa juga menghentikan potensi terjadinya sengketa informasi publik.

Hal ini terungkap dari penjelasan Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Adrian Tuswandi dalam workshop penyusunan daftar informasi publik, yang diadakan di Painan Convention Center, Kamis (8/4).

"Fungsi dan tugas PPID tidak hanya merujuk UU 14 tahun 2008 dan Perki 1 tahun 2010, tapi mereka juga di-backup dengan Permendagri No.3/2017 tentang pengelolaan informasi publik Kemendagri dan pemerintah daerah, yang memberikan PPID ini bisa menghentikan potensi terjadinya sengketa informasi publik," jelas Adrian kepada sejumlah PPID utama masing-masing kabupaten kota yang hadir dalam workshop itu.

Meski bisa menghentikan sengketa informasi di daerahnya, namun Adrian menekankan agar PPID harus juga memaknai tugasnya sesuai aturan yang berlaku.

Dia menerangkan, dalam Permendagri ditulis lengkap tentang tata cara (SOP) penanganan dan pengelolaan informasi publik oleh PPID.

Selain itu juga ada SOP menyangkut penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi.

Sementara itu, Kabid IKP Kominfo Sumbar, Indra Sukma menegaskan PPID Utama Pemprov Sumbar punya SOP Pemprov terkait pelayanan informasi publik.

"Silakan ajukan permohonan informasi ke PPID Utama maupun ke PPID Pembantu di Pemprov Sumbar bisa dilakukan secara offline maupun online," ujar Indra Sukma.

Dia mengingatkan, jika permohonan ke PPID Pembantu tanpa ditembuskan ke PPID Utama, maka yang aktif berkoordinasi menyangkut permohonan itu adalah PPID Pembantu ke PPID Utama.

"Adapun koordinasi yang dilakukan itu ada yang berlanjut sampai ke proses sengketa informasi publik, dan PPID Utama ikut mendampingi di persidangan sengketa informasi di KI Sumbar," ujar Indra lagi.

Pelaksanaan workshop yang dibuka Kadis Kominfo Sumbar, Jasman Rizal itu menghadirkan pembicara utama yakni Wakil Ketua KI Pusat, Hendra J Kede, Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska dan lainnya.

Komentar