Potret Keterbukaan Informasi Publik Sumbar Dinilai

Metro-122 hit 23-04-2021 19:37
Para informan ahli saat mengikuti FGD IKIP Sumbar bersama Pokja IKIP Nasional di salah hotel di Kota Padang, Jumat (23/4)). (Dok : Istimewa)
Para informan ahli saat mengikuti FGD IKIP Sumbar bersama Pokja IKIP Nasional di salah hotel di Kota Padang, Jumat (23/4)). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Kendati kehadiran Komisi Informasi (KI) sudah 11 tahun lamanya di Sumbar, namun baru kali ini lembaga yang menggawangi keterbukaan informasi publik tersebut membuat roadmap menyangkut Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).

Dalam menentukan IKIP itu, KI Sumbar merangkum berbagai persepsi publik yang diberikan sembilan orang informan ahli yang berasal dari empat kategori.

"Hasil rangkuman persepsi informan ahli itu, kemudian kami angkat dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dihadir tim penilai dari Pokja Nasional IKIP yang dipimpin Cecep Suryadi," kata Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska kepada wartawan di di salah satu hotel berbintang di Padang, Jumat (23/4).

Nofal juga menerangkan FGD yang diadakan terkait hasil rangkuman persepsi publik sembilan orang informan ahli itu menjadi kunci potret keterbukaan Sumbar di peta keterbukaan informasi nasional.

Dia menambahkan, IKIP ini tidak sama dengan Monev, dan bagaimana hasil pasca FGD itu, tentunya masih dalam penilaian Pokja IKIP Nasional itu.

"Soalnya, ada 85 pertanyaan dari pokja yang harus dijawab oleh sembilan informan ahli yang telah kami tunjuk, dan dari jawaban mereka nanti akan menentukan berapa skor IKIP Sumbar," tukas Nofal lagi.

Dia menyebut, sembilan informan ahli yang dijadikan sumber untuk pengisian IKIP Sumbar itu yakni Azre, Novri, Junedi, Musfi, Marlis, Hendra Makmur, Mazwar Dedi, dan Zirma.

Komentar