Adrian Ajukan Permohonan Informasi ke PPID Utama Sumbar

Metro-128 hit 24-04-2021 00:40
Adrian Tuswandi serahkan permohonan informasi publik ke PPID Utama Pemprov Sumbar, di Diskominfo Sumbar, Jumat (23/4). (Dok : Istimewa)
Adrian Tuswandi serahkan permohonan informasi publik ke PPID Utama Pemprov Sumbar, di Diskominfo Sumbar, Jumat (23/4). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Alokasi anggaran Komisi Informasi (KI) Sumbar tahun 2021 yang melekat di Dinas Komunikasi dann Informatika (Diskominfo) Sumbar dipertanyakan.

Ini menyusul dengan diajukannya permohonan informasi ke PPID Utama Pemprov Sumbar itu yang dilakukan atas diri pribadi Adrian Tuswandi, Jumat siang (23/4).

"Memang betul, saya atas nama pribadi mengajukan permohonan informasi ke dinas tersebut (Diskominfo Sumbar, red), dan permohonan informasi adalah langkah konstitusi dan UU KIP," kata Adrian yang juga Komisioner KI Sumbar ini kepada media, Jumat tersebut.

Dia menyebut, permohonan informasi dan dokumentasi ke PPID Utama Pemprov Sumbar tentang pemotongan anggaran KI Sumbar 2021 dan pengelolaan anggaran KI yang ada di Diskominfo Sumbar itu.

Menurut Adrian yang juga Komisioner KI Sumbar itu, inti pengajuan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Pemprov Sumbar itu untuk mengetahui berapa total anggaran KI, bagaimana perjuangan mendopatkan anggaran untuk KI itu, lalu apa pemahaman Diskominfo tentang anggaran KI yang melekat di dinas itu.

"Apakah KI itu mitra atau anak buah dari Kadis Kominfo, ini tentu ada rapat dan notulen serta keputusannya," tukas Adrian.

Penjelasan Adrian, proses meminta informasi publik berdasarkan UU 14 tahun 2008, ada 10 hari kerja bagi Diskominfo Sumbar untuk menjawab dan memberikan dokumentasi yang dimohonkan pemohon.

"Kalau diberi permintaan, saya pelajari, kalau tidak dijawab atau saya tidak puas, berdasarkan UU saya berhak mengajukan keberatan atas permohonan tidak dijawab kepada atasan PPID Utama Pemprov Sumbar," ujar Adrian.

Tidak sampai disitu, dirinya juga tidak ragu akan membawanya permasalahan ini ke jalur sengketa informasi publik. "Bahkan persoalan ini juga bisa saya adukan ke pihak Polda tentang dugaan pidana informasi publik," ujar Adrian. (*)

Komentar