KPU Inginkan Proses Persiapan Diperpanjang

Metro-147 hit 28-04-2021 22:12
Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi. (Dok : Istimewa)
Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi. (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Jakarta, Arunala - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menginginkan masa persiapan Pemilu 2024 mendatang agar diperpanjang menjadi 30 bulan.

Keinginan untuk diperpanjangnya masa persiapan Pemilu 2024 karena KPU RI menilai beban kerja untuk Pemilu mendatang itu cukup berat di samping ancaman ancaman pandemi Covid-19 masih ada.

"Untuk proses Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang, KPU dihadapkan pada dua tantangan yakni beban kerja yang sangat besar dan ancaman pandemi Covid-19 yang dihadapi sekaligus," kata Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi dalam diskusi daring, Selasa (27/4).

Baca Juga

Kendati demikian, Pramono mengatakan ada beberapa mitigasi yang bisa dilakukan penyelenggara atau pun stakeholder terkait pemilu untuk mengatasi tantangan tersebut.

Mitigasi pertama yang bisa dilakukan adalah memperpanjang masa persiapan pemilu menjadi 30 bulan. "Sebelumnya pada 2019 masa persiapan ditentukan selama 20 bulan," sebut Pramono.

Kemudian, lanjutnya, menyiapkan regulasi terkait kepemiluan dari jauh-jauh hari, sehingga hasilnya bisa lebih matang.

"Selama ini pengalaman Pemilu 2019 maupun pilkada-pilkada yang lain itu regulasinya selesai terlalu mepet dengan tahapannya," ujarnya.

Selanjutnya, Pramono menyampaikan akan melakukan berbagai modifikasi teknis pelaksanaan tahapan untuk mengurangi beban sekaligus menyesuaikan dengan protokol kesehatan.

Lalu meniadakan proses pencocokan dan penelitian (coklit) dalam penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) dan memperkuat proses pemuktahiran daftar pemilih berkelanjutan.

Serta pendaftaran partai politik sepenuhnya menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan memperkuat proses pemuktahiran data Sipol secara berkelanjutan.

"Jadi sejak tahun-tahun kemarin kalau ada pengurus partai politik di tingkat pusat mengalami pergantian lalu mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, mereka biasanya lapor ke KPU untuk di-update Sipolnya," ucap Pramono. (*)

Komentar