Pelaksanaan Evaluasi Kerja Harus Merujuk Tiga Aspek

Metro-102 hit 05-05-2021 21:05
Pengamat Kebijakan Publik, Eka Vidia Putra saat berikan paparan dalam rapat evaluasi yang diadakan Bawaslu Sumbar, Rabu (5/5). (Foto : Arzil)
Pengamat Kebijakan Publik, Eka Vidia Putra saat berikan paparan dalam rapat evaluasi yang diadakan Bawaslu Sumbar, Rabu (5/5). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Kendati proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 Sumbar telah usai dilaksanakan, namun Bawaslu Sumbar merasa perlu dilakukan evaluasi terhadap proses pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Sumbar dan jajarannya selama masa pilkada serentak 2020 itu.

Hanya saja, evaluasi pengawasan pilkada 2020 Sumbar yang dilakukan Bawaslu Sumbar bersama jajarannya di kabupaten kota dikritisi Pengamat Kebijakan Publik yang juga akademisi UNP Padang, Eka Vidia Putra.

Pada paparannya dalam rapat evaluasi pengawasan pilkada serentak 2020 Sumbar yang diadakan Bawaslu Sumbar memberikan sejumlah masukan bagi lembaga pengawas pemilu itu.

Mengawali paparannya, Eka lebih dulu menjelaskan definisi dari kata evaluasi, agar ada pemahaman yang sama bagi para pengawas pemilu itu.

"Soalnya banyak dari berbagai pihak tidak memahami apa itu arti dari evaluasi. Akibat dari ketidaktahuan atau tidak pahamnya mereka dengan kata evaluasi, sehingga mereka tidak bisa lakukan perbaikan, dan apa yang diperbuat relatif sama dengan kegiatan yang pernah dilakukan di waktu sebelumnya," kata Eka Vidia Putra.

Evaluasi, kata Eka, ada tiga aspek yang ada didalamnya, pertama yakni aspek pengukuran (kuantitatif). Untuk hal ini berbicara sesuatu yang akan jadi barometer atau tolak ukur sesuatu yang harus dievaluasi.

"Jadi bukan cerita atau perkiraan saja. Tapi harus jelas tolak ukur atas apa yang akan kita evaluasi," tukas Eka lagi.

Lalu sambung dia, dalam melakukan sebuah evaluasi ada juga aspek penilaian. Ini merupakan proses yang harus dilakukan secara kualitatif.

"Dimana tahapan ini merupakan penilaian terhadap apa yang sudah dilakukan pada tahap pengukuran," ujarnya.

Sedangkan aspek ketiga, lanjut dia adalah Rekomendasi yang bisa bergerak pada tiga level, yakni makro, level organisasi, level mikro (individu).

"Ini yang selama ini dinilai alfa (abai) dilakukan penyelenggaran pemilu, karena proses evaluasi yang dilakukan tidak tidak merujuk pada tiga aspek itu," tukas Eka.

Terakhir dari tahapan evaluasi yang dilakukan yaitu mesti melahirkan rekomendasi yang merujuk dari hasil proses pengukuran dan proses penilaian.

"Rekomendasi juga bisa diarahkan pada aspek tata kelola pelaksanaan organisasi untuk mengukur sejauh mana teknis pengawasan dijalankan," kata Eka Vidia Putra.

Komentar