Kemendagri Sosialisasi Aturan Penyederhanaan Birokrasi

Metro-124 hit 10-06-2021 17:24
Asisten II Setko Pariaman, Sumiramis sedang mengikuti sosialisasi dari Kemendagri secara virtual, Kamis siang (10/6). (Dok : Istimewa)
Asisten II Setko Pariaman, Sumiramis sedang mengikuti sosialisasi dari Kemendagri secara virtual, Kamis siang (10/6). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Pariaman, Arunala - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menggelar sosialisasi Peraturan Perundang-Undanganan bidang kelembagaan di lingkungan pemerintah daerah 2021 secara virtual, Kamis (10/6).

Dalam sosialisasi, Pemko Pariaman diikuti Asisten II, Sumiramis yang mengikuti secara virtual di ruang rapat Sekko Pariaman.

Sekjen Kemendagri RI, Muhammad Hudori saat membuka kegiatan mengatakan, sesuai arahan Presiden RI terkait penyederhanaan birokrasi yaitu jabatan struktural dialihkan ke jabatan fungsional yang berbasis keahlian dan keterampilan.

Baca Juga

"Hal itu berpedoman pada Permendagri No.56/2019 tentang pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi dan kabupaten kota," ujarnya.

Dia menambahkan, reformasi struktural yang saat ini sedang dilakukan jadi sangat penting guna menyederhanakan birokrasi, simpel, dan makin lincah. Penyederhanaan birokrasi saat ini diarahkan pada posisi struktur menjadi dua level eselon, dan difokuskan pada peralihan jabatan struktural menjadi fungsional.

"Sasaran penyederhanaan birokrasi saat ini adalah semua instansi di pusat dan daerah. Penyederhanaan di daerah terdiri dari perangkat daerah di pemerintah povinsi dan kabupaten kota. Sasaran jabatan yang disederhanakan adalah pejabat administrator (eselon III), pengawas (eselon IV) dan pelaksana (eselon V)," terang Hudori lagi.

Dia menerangkan, untuk implementasi penyederhanaan birokrasi di tingkat daerah dibawah koordinasi Kemendagri.

Dari 34 provinsi di Indonesia, ungkapnya, sudah 32 provinsi yang memenuhi syarat penyederhanaan birokrasi, dimana jabatan struktural dialihkan ke jabatan fungsional.

Dia melanjutkan, saat ini penyederhanaan birokrasi di pemerintah daerah sudah di tahap persiapan internal masing-masing, baik dari sisi kebijakan maupun identifikasi dan penataan kelembagaan jabatan administrasi yang akan dialihkan ke jabatan fungsional.

"Nantinya pelantikan jabatan fungsional hasil dari penyetaraan akan dilaksanakan di akhir Bulan Juni 2021 secara bertahap ," akhir Hudori. (*)

Komentar