Wirsma: Revitalisasi Perumahan ASN Jadi Rusunawa

Metro-503 hit 03-08-2021 21:04
Wakil Rektor II Unand,  Prof. Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB (K) Onk. (Dok : Istimewa)
Wakil Rektor II Unand, Prof. Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB (K) Onk. (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Adanya tudingan pihak Rektorat Universitas Andalas (Unand) Padang terkait dugaan melakukan pengosongan paksa perumahan dosen (Perumdos) kampus tersebut, dibantah pihak rektorat.

Bahkan pihak Rektorat Unand ini memastikan upaya pengosongan Perumdos itu sudah dilakukan dengan sosialisasi terlebih dulu.

Tidak itu saja, pihak rektorat melalui rilisnya yang diterima Arunala.com , Selama malam (3/8) juga merespon pemberitaan dari dua media online yang dimuat pada, Minggu (1/8) Pukul 19:01 dan 19:12 WIB.

Baca Juga

Dalam rilis itu, pihak Rektorat Unand itu, menyebutkan esensi berita dari dua media itu nyaris sama masingnya berjudul : "Polemik Pembongkaran Perumdos, Rektor Unand Yuliandri Dilaporkan ke Polisi" dan "Rektor Unand dilaporkan ke Polda Sumbar terkait pembongkaran rumah dosen".

Masih dalam rilis itu menuliskan, berita tanpa konfirmasi tersebut dengan kemasan sangat kental tendensius dan tidak mengakar pada persoalan yang sesungguhnya.

"Media sebagai kontrol sosial sejatinya melakukan cover both side (keseimbangan) agar publik teredukasi dan tercerdaskan dengan pemberitaan yang informatif berbasis pada kaidah jurnalistik," jelas Wakil Rektor II Unand, Prof. Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB (K) Onk dalam rilisnya Senin (2/8).

Lebih lanjut Wirsma menjelaskan, sangat keberatan dengan pemberitaan di salah satu media online yang ada di Padang tersebut, berdasarkan dari hasil pengaduan seorang Zuldesni, Dosen Jurusan Sosiologi Fisip Unand. Materi laporan yang disampaikan tersebut sangat bertentangan dengan fakta sesungguhnya terjadi.

Terkait perkara di PTUN Padang yang dimasukkan dalam berita tersebut adalah tidak benar karena sesungguhnya sudah dicabut oleh kuasa hukum penggugat pada 21 Juli 2021, dimana hal ini dapat dilihat disitus laman PTUN Padang.

Wakil Rektor II sangat menyayangkan bahwa media online yang dimaksud tidak melakukan cross check berita tersebut kepada pihak Universitas Andalas sebagaimana layaknya pemberitaan pers yang benar dan bertanggung jawab.

Realitasnya adalah dalam usaha untuk peningkatan jumlah dan mutu rumah tinggal ASN maka Universitas Andalas perlu melakukan revitalisasi perumahan ASN (yang saat ini dihuni oleh Dosen) Unand untuk ditingkatkan menjadi Rusunawa yang lebih representatif.

Karena itu, Rektor Universitas Andalas telah mengusulkan pembangunan Rusunawa ASN kepada Kementrian PUPR pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 telah mendapatkan realisasinya. Karena itu melalui Keputusan Rektor Unand No. 1336 Th 2021 tentang Pencabutan Penunjukkan Penghuni Rumah Negara di Unand Limau Manis karena lokasi pembangunan Rusunawa tersebut berada pada lokasi perumahan dosen saat ini, dan kemudian ditindaklanjuti Surat WR II Unand No. B/44 tgl. 20 April 2021 hal Pemberitahuan Pengembalian Rumah Negara di Komplek Unand Limau Manis paling lambat 31 Mei 2021.

Dengan adanya beberapa pertimbangan maka Rektor Unand memberikan dispensisasi melalui perbaikan Keputusan Rektor Unand No 1336 Th 2021 pada poin ketiga Terhadap Penghuni Rumah Negara saat ini yang belum memiliki rumah sendiri dan belum mendapatkan rumah hunian hingga 31 Mei 2021 akan diberikan dispensasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, yaitu hingga tanggal 31Agustus 2021.

Apabila jangka waktu dispensasi berakhir dan masih ada penghuni yang belum mendapatkan rumah hunian, akan diberikan fasilitas sementara di perumahan yang ada di lingkungan Universitas Andalas.

"Jauh hari pihak Unand sudah menyurati dan memberikan keputusan rektor dalam surat dimaksud kepada yang saudari Zuldenis. Jadi, sangat tidak mungkin dilakukan pengosongan secara tiba-tiba tanpa adanya tahapan sosialisasi dan pemberitahuan secara tertulis, apalagi yang bersangkutan sudah menempati rumah negara tersebut lebih dari 7 tahun lamanya," tegas WR II.

Sisi lain, diakui Wirsma Arif Harahap, Rektor Unand beserta jajaran terkait selalu membuka diri dan kesempatan berdialog untuk berkomunikasi dengan yang bersangkutan serta semua para penghuni di rumdos tersebut. Sudah 2 kali panggilan resmi dilayangkan kepada yang bersangkutan namun disayangkan yang bersangkutan tidak menghadirinya. Demikian juga staf dari Bagian Barang Milik Negara ingin menemui yang bersangkutan, namun tidak berhasil.

Seperti diketahui, adapun berita di media online itu menyebut Rektor Unand dilaporkan ke polisi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam perkara pembongkaran Perumdos. Rektor dilaporkan oleh Zuldesni, yang merupakan dosen jurusan sosiologi Unand. Surat tanda penerimaan laporan pengaduan tertanggal 31 Juli 2021.

Kepada media tersebut, Zuldesni juga menyebut kalau pengosongan perumdos itu tanpa sosialisasi atau pengumuman. Tudingan itu dibantah oleh pihak Unand, yang mengatakan kalau pengosongan tersebut sudah dengan sosialisasi terlebih dulu. (*)

Komentar