Perhotelan di Sumbar Alami Panceklik

Ekonomi-180 hit 14-04-2020 13:34
Foto : Ketua PHRI Sumbar Maulana Yusran
Foto : Ketua PHRI Sumbar Maulana Yusran

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala - Momentum Lebaran 2020 yang jadi peak season (puncak kunjungan wisatawan) bagi perhotelan di Sumbar, khususnya Kota Padang, tampaknya memudar.

Pasalnya, wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda destinasi wisata masih menghantui. Dan hal ini jadi pukulan telak bagi pelaku perhotelan.

"Akibat dari kondisi yang terjadi itu, banyak hotel turun drastis tingkat huniannya. Rata-rata kurang dari 10 persen tingkat huni hotel saat ini," kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar Yusran Maulana kepada Arunala.com beberapa hari lalu.

Baca Juga

Dia menilai hal itu imbas dari wabah Covid-19 ini. Bahkan dengan kejadian itu ada puluhan hotel dibawah naungan PHRI Sumbar yang tutup sementara waktu.

"Alasannya cuma satu, mereka tak mampu membiayai operasional hotel termasuk menggaji karyawan," kata Yusran.

Tidak sampai disitu, ada diantara pihak hotel itu yang terpaksa merumahkan karyawannya.

Maulana Yusran tidak bisa memprediksi sampai kapan kondisi seperti ini terjadi. Kalau wabah Covid ini berlanjut hingga tiga atau empat bulan kedepan tak dapat dibayangkan bagaimana kondisi perhotelan di Sumbar, khususnya di Kota Padang ini.

Padahal, sebut dia, pelaku perhotelan menyakini mulai dari Januari hingga Desember 2020 ini bisa menjadikan perhotelan di sini akan bergairah. Itu dikarenakan banyaknya iven nasional yang akan diadakan di Sumbar.

Belum lagi momentum lebaran tahun ini yang menjadi peack session bagi pihak hotel, mengingat di waktu itu jumlah tamu yang menginap di hotel cukup tinggi.

"Namun apa dikata, momentum itu tidak lagi bisa diandalkan pihak hotel karena adanya wabah Covid-19 ini," ulas Yusran.

Maka itu, agar tak berdampak terlalu besar, PHRI berharap pemerintah dapat memberikan stimulus yang nyata terhadap hotel dan restoran yang terdampak.

"

Sehingga, beban biaya selama masa tanggap darurat ini bisa diminimalisir. Stimulus itu, bisa dalam bentuk keringanan pembayaran pajak bumi dan pajak bangunan maupun, pembayaran listrik," kata Maulana Yusran.

Komentar