Program Dibiayai Negara Harus Terbuka

Metro-23 hit 25-05-2021 13:32
Anggota DPRD Sumbar, Leli Arni saat jadi narasumber menyangkut keterbukaan informasi publik bagi OPD di Kabupaten Dharmasraya, Selasa (25/5). (Dok : Istimewa)
Anggota DPRD Sumbar, Leli Arni saat jadi narasumber menyangkut keterbukaan informasi publik bagi OPD di Kabupaten Dharmasraya, Selasa (25/5). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Dharmasraya, Arunala - Anggota DPRD Sumbar,Leli Arnijadi pembicara di Bimtek Komisi Informasi (KI) mengakusurprisesekaligus jadi pelepas rindu pada Dhamrasraya.

"Adanya keterbukaan informasi publik adalah hak publik diakui dunia dan negara kita, jadi jangan takut meminta informasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan badan publik jangan pelit membuka informasi publiknya," ujar Leli Arni di ruang pertemuan Kantor Bupati Dharmasraya, Selasa (25/5).

Anggota DPRD Sumbar dari Dapil Sumbar 6 dan puteri asli Dharmasraya ini mengaku tak habis pikir kalau KIP dianggap sulit, apalagi tidak perlu dilakukan.

Baca Juga

"Padahal masjid dan musala saja sangat terbuka dalam penyampaian uang infak masjid ke jemaah. Kok di instansi sulit terbuka, ada apa," ujar politisi perempuan dari PDI Perjuangan ini.

Kalau melakukan program dibiayai APBD benar sesuai aturan, kata Lely tak perlu takut terbuka.

"Buka saja, kecuali kalau ada oknum pejabat yang mau memainkan uang rakyat untuk keuntungan pribadi. Entahlah itu korupsi, lambat laun pasti akan terungkap prilaku begituan oleh aparat penegak hukum," kata Leli Arni.

Komentar