Pentingkah Uji Publik bagi Keanggotaan Parpol?

Metro-297 hit 16-09-2021 19:36
Anggota KPU Sumbar, Gebril Daulay (paling kiri) saat memimpin rakor KPU kabupaten kota se Sumbar dalam membahas draf PKPU terkait persiapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol untuk pemilu 2024, di KPU Sumbar, Kamis (16/9). (Foto : Arzil)
Anggota KPU Sumbar, Gebril Daulay (paling kiri) saat memimpin rakor KPU kabupaten kota se Sumbar dalam membahas draf PKPU terkait persiapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol untuk pemilu 2024, di KPU Sumbar, Kamis (16/9). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menyangkut tahapan persiapan pendaftaran partai politik (parpol) peserta pemilu 2024, yang dibuat KPU RI mulai dipelajari dan didalami isi yang terkandung dalam draf tersebut.

Seperti yang dilakukan KPU Sumbar, dengan mengadakan rapat koordinasi (rakor) tentang PKPU ini bersama KPU kabupaten kota di Sumbar, Kamis (16/9).

"Kami memang lakukan rakor dengan KPU kabupaten kota untuk mencermati draf PKPU terkait persiapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol untuk pemilu 2024," kata Anggota KPU Sumbar sekaligus Koordinator Divisi Teknis, Gebril Daulay saat ditemui Arunala.com di ruang kerjanya, Kamis siang (16/9).

Baca Juga

Dari rakor tersebut, terang Gebril, teman-teman KPU kabupaten kota mencoba membaca, menganalisis dan mencermati draf itu, kemudian dari hasil pencermatan itu nanti dikumpulkan baik itu masukan dan saran untuk penyempurnaan regulasi tersebut.

"Salah satu persoalan yang banyak disampaikan teman-teman KPU kabupaten kota dalam rakor tadi yaitu menyangkut perlunya uji publik keanggotaan parpol," ujar Gebril.

Karena selama ini, Gebril menambahkan, banyak masyarakat mengeluhkan bahwa namanya terdaftar sebagai anggota di sebuah parpol, sementara orang bersangkutan tidak merasa dirinya sebagai anggota salah satu parpol.

Untuk diketahui, sebut Gebril, dalam proses verifikasi keanggotaan parpol dilakukan secara sensus kalau jumlah keanggotaannya sampai 100 orang untuk tingkat kabupaten kota.

Tapi, lanjutnya, kalau jumlah keanggotaan parpol yang diajukan untuk diverifikasi lebih dari 100 orang, maka jalannya akan dilakukan sampel 10 persen dari jumlah anggota yang didaftarkan.

"Jadi yang tidak masuk sampel tentu tidak akan pernah dikonfirmasi apakah yang bersangkutan benar sebagai anggota parpol atau tidak," tukas Gebril.

Selanjutnya menyangkut hasil rakor yang dilakukan bersama KPU kabupaten kota itu, Gebril mengaku nanti hasil rakor itu segera akan disampaikan kepada KPU RI.

Tentunya setelah kami himpun dan sistimatisasi dulu, baru kemudian diserahkan ke KPU RI. Karena memang KPU RI mendorong KPU provinsi dan kabupaten kota di masa setelah pemilu untuk melakukan kegiatan-kegiatan bersifat kajian.

Dan hasil kajian itu nanti menjadi rekomendasi untuk reformasi di bidang hukum, bidang kelembagaan, dan reformasi di bidang teknis penyelenggaraan atau pemilihan," kata Gebril Daulay.

Komentar