Alirman Sori: Perlu Koreksian untuk Penyempurnaan Konstitusi

Metro-200 hit 20-09-2021 13:07
Anggota MPR RI dari unsur DPD RI, Alirman Sori. (Dok : Istimewa)
Anggota MPR RI dari unsur DPD RI, Alirman Sori. (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Jakarta, Arunala - Anggota MPR RI dari unsur DPD RI, Alirman Sori, menyebutkan jika ingin melakukan amandemen konstitusi UUD 1945 harus dilakukan pengkajian secara komprehensif dengan menelaah pasal demi pasal.

Pendapat ini dikemukakan Alirman Sori menanggapi adanya wacana amandemen konstitusi UUD 1945 tersebut saat ini.

"Untuk lakukan amandemen itu sepatutnya dilakukan pengkajian secara komprehensif dengan menelaah pasal demi pasal, sehingga dapat memberikan jaminan untuk penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik," kata Alirman Sori melalui pesan WhatsApp-nya yang diterima Arunala.com , Senin (20/9).

Baca Juga

Menurut Alirman Sori, jika hanya soal pokok-pokok haluan negara (PPHN) tidak perlu melalui amandemen, cukup dengan merevisi UU 17 Tahun 2007 tantang RPJP dan UU SPPN 24 Tahun 2004.

"Melakukan koreksian terhadap UUD 1945 yang telah mengalami perubahan empat kali itu, pada dasarnya adalah ingin membongkar ketidakadilan persamaan hak-hak asasi manusia," tegas Alirman Sori lagi.

Dia menambahkan, perubahan yang dilakukan tidak perlu terburu-buru, perlu kajian yang mendalam, sehingga batang tubuh konstitusi bisa memuat norma-norma yang terintegrasi.

"Saya harus akui empat kali amandemen yang dilakukan belum menjawab kebutuhan bangsa, untuk itu sangat diperlukan adanya koreksian untuk penyempurnaan konstitusi," ujar senator asal Sumatera Barat (Sumbar) ini.

Penjelasannya, koreksian perubahan yang harus dilakukan adalah menata fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara, karena kondisi saat ini ada kewenangan yang dimiliki satu lembaga yang berada dalam satu rumpun tidak berimbang, bahkan cendrung menafikan kewenangan lembaga lain.

Ia mencontohkan, sistem parlemen Indonesia harus dipertegas dan harus dilakukan purifikasi fungsi, tugas dan wewenang seperti MPR, DPR dan DPD sehingga tidak menimbulkan konflik horizontal ketika menjalankan tugas konstitusional antar lembaga. Penataan lembaga legislatif, sambung dia, merupakan hal yang sangat diperlukan untuk penyempurnaannya, sehingga terwujud parlemen yang efektif.

Alirman Sori menjelaskan, salah satu penataan yang diperlukan seperti MPR adalah soal keanggotaan MPR Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Kemudian, lanjutnya, pada Pasal 2 ayat (1) ini sangat tidak relevan, karena keanggotaan MPR yang diikat personil keanggotaan, seharusnya ikatan itu secara kelembagaan, keanggotaan MPR terdiri atas DPR dan DPD, bukan terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD.

Penataan lain yaitu terkait fungsi, tugas dan wewenang DPR dan DPD yang nilai tidak efektif. Ketentuan yang mengatur tentang DPR sangat kuat dan luas, sementara DPD sangat terbatas dan sumir.

Dikatakan, Alirman Sori, dalam suatu negara demokrasi seperti Indonesia sangat diperlukan sistem check and balance yang berimbang antar lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional.

"Jangan ada ketimpangan yang jauh diantara lembaga negara dalam menjalankan tugasnya, mesti harus ada keseimbangan. Boleh dibatasi ruang lingkupnya tetapi dalam konteks fungsi check and balance harus dibangun prinsip kesetaraan lembaga, imbuh Alirman Sori.

Penataan fungsi dan kewenangan DPR dan DPD harus menjadi agenda amandemen, jika tidak anggota MPR dari unsur DPD tidak perlu mendukung amandemen, karena penataan fungsi dan kewenangan DPR dan DPD, bukan kepentingan dua lembaga ini, tetapi adalah kepentingan nasional dan daerah (bangsa dan negara).

"Jika penataan DPD tidak menjadi agenda, lebih baik DPD dibubarkan, daripada menjadi beban negara," Alirman Sori menegaskan.

Selain penataan lembaga MPR, DPR dan DPD, menurut Alirman Sori, juga sangat diperlukan pengkajian sistem pemilu (demokrasi), sistem pemilihan presiden/wakil presiden dan persyaratannya, pemilihan kepala daerah dan hal-hal terkait dengan hak-hak asasi manusia.

Alirman Sori, juga berharap memulai bicara soal amandemen jangan didahului dengan kecurigaan. Perubahan konstitusi tidak akan mungkin liar, karena ketentuan yang mengatur tentang perubahan di pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sangat jelas dan pelaksanaan sangat rigit.

"Untuk itu mari kami (MPR/DPD, red) mulai rencana amandemen dengan sikap negarawan dan saling percaya," ajak Alirman Sori.

Komentar