Pilkada Serentak Sebaiknya Pada 2021

Metro-153 hit 19-04-2020 20:07
Foto : Ilustrasi Pilkada Serentak 2020 (news.detik.com)
Foto : Ilustrasi Pilkada Serentak 2020 (news.detik.com)

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala - Adanya rencana pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di dilakukan pada 9 Desember mendatang mengundang rasa pesimistis sejumlah kalangan di provinsi ini.

Salah satunya datang dari Pengamat Politik Unand, Aidinil Zerta, dan Pengamat Politik UIN Imam Bonjol Padang, Muhammad Taufik.

Aidinil Zetra mengatakan ada empat aktivitas tahapan yang tertunda mencakup pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Baca Juga

Keseluruhan tahapan yang ditunda itu, sebut dia, adalah tahapan yang berlangsung di masa tanggap darurat bencana virus corona, sampai dengan 29 Mei 2020.

"Nah kalau Pilkada diselenggarakan 9 Desember tentu dari segi pendanaan akan mengalami masalah serius. Banyak daerah mengalihkan anggaran pilkada untuk penanganan Covid-19," kata Aidinil kepada Arunala.com akhir pekan kemarin.

Dengan kenyataan itu, lanjutnya, tentu konsekuensinya perlu penganggaran baru untuk pembiayaan pilkada pasca penundaan. Untuk mengalokasikan anggaran baru pasti butuh waktu, sehingga sangat kecil kemungkinan pemungutan suara tetap bisa digelar tahun ini. Apalagi ada prediksi puncak Covid-19 baru akan terjadi pada bulan Juli 2020.

"Menurut saya pilihan untuk menggelar pemungutan suara pada 2021 adalah pilihan paling masuk akal. Saya berharap KPU memperhitungkan secara matang pilihan jadwal ini dan harus dilakukan simulasi yang komprehensif," saran Aidinil.

Kalau perlu, dia meminta Pilkada 2021 digabungkan dengan Pilkada yang masa jabatan Kepala Daerahnya akan berakhir pada Juli 2022.

"Saya kira lebih efektif dan efisien serta bisa mengurangi beban Pemilu Serentak 2024 yang berpotensi menimbulkan bencana elektoral jika Pilkada diserentakkan dengan Pemilu 2024," kata Aidinil Zerta.

Terpisah, Pengamat Politik UIN Imam Bonjol Padang, Muhammad Taufik justru mempertanyakan apa argumen yang jelas kenapa Pilkada serentak itu diselenggarakan 9 Desember nanti.

"Persoalannya siapa yang bisa memastikan wabah ini kapan berakhirnya? Kalau wabah ini berlanjut bagaimana? sebut Taufik.

"Kalau asumsinya wabah itu berakhir dalam waktu cepat apakan bisa langsuang tahapan pilkada dilanjutkan," kata Taufik.

Komentar