Ambang Batas PT Perlu Direvisi Secara Legislatif Review

Metro- 30-10-2021 12:07
Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Sumbar, Alirman Sori. (Dok : Istimewa)
Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Sumbar, Alirman Sori. (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Jakarta, Arunala - Penerapan ambang batas pencalonan presiden mensyaratkan kepemilikan kursi DPR 20 persen adalah bentuk kejahatan demokrasi yang bertentangan dengan konstitusi UUD RI Tahun 1945.

Pasalnya, keberadaan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dikoreksi untuk dilakukan perubahan (legislatif review) karena tidak sesuai atau bertentangan dengan konstitusi.

"Walaupun oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan mengatakan pengaturannya merupakan open legal policy, menjadi kewajiban oleh pembuat undang-undang melakukan perubahan atau revisi dengan cara legislatif review," kata Anggota DPD RI, Alirman Sori dalam pesan WhatsApp-nya yang diterima Arunala.com , Sabtu siang (30/10).

Baca Juga

Alirman Sori berpendapat, membiarkan polemik demokrasi soal ambang batas presidential threshold (PT) adalah bentuk kejahatan demokrasi yang berencana dan bertentangan prinsip kedaulatan rakyat.

"Karena hak rakyat dibatasi untuk menggunakan haknya dalam memilih pemimpinan tingkat nasional," ujar Senator daerah pemilihan Sumatera Barat ini.

Alirman Sori menduga, peran elit oligarki punya andil besar mempertahankan kejahatan demokrasi karena ingin merebut kekuasaan dengan cara merampas kedaulatan rakyat melalui legalitas undang-undang.

Pada hal, sambung dia, sejatinya melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya membuka ruang seluas-luasnya bagi rakyat untuk memilih pemimpin tingkat nasional dalam proses pemilu yang terbuka dan berkeadilan, tapi keberadaan UU membatasi hak rakyat.

Alirman Sori menambahkan, di dalam suatu negara demokrasi, seperti Indonesia, ada dua pilar utama penting dalam penyelenggaraan demokrasi yang demokratis yaitu partai politik dan pemilu yang diselenggarakan dengan melibatkan sebesar-besarnya partisipasi rakyat secara langsung, bebas, transparan, jujur dan adil.

"Model pemilu pemilihan presiden ala demokrasi Indonesia yang berlangsung saat ini jelas tidak sesuai dengan prinsip negara demokrasi," ujar Alirman Sori.

"Kita harus berkomitmen untuk melakukan perubahan sistem pemilu yang tidak berkeadilan membatasi hak rakyat. Rakyat dipaksa memilih secara terbatas akibat ketentuan presidential threshold, dan ini merusak ritme dan kanal demokrasi dalam rekrutmen kepemimpinan nasional," kritik Alirman Sori selanjutnya.

Dirinya juga meminta pembuat undang-undang untuk meluruskan kembali jalan menuju kebenaran demokrasi yang harus diletakan di rumah kedaulatan rakyat, bukan di rumah oligarki yang dibeking oleh pemilik modal.

Dalam pengamatannya, membiarkan demokrasi yang tidak sesuai kehendak rakyat adalah suatu keniscayaan yang dapat mengancam kehancuran masa depan bangsa karena saluran kehendak rakyat disumbat melalui pembuatan kebijakan undang-undang yang tidak demokratis.

Pendapat Alirman Sori, ambang batas presidential threshold seharusnya menyesuaikan dengan ketentuan bahwa partai politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat ikut pemilu diberikan haknya untuk mengajukan calon presiden dan wakil presidennya.

"Biarkan rakyat yang memilih, sesuai dengan prinsip demokrasi langsung, bebas, rahasia dan berkeadilan, jangan sampai siklus pemilu lima tahunan hanya diatur segelintir elit politik oligarki yang haus akan kekuasaan untuk mengendalikan negara yang berpenduduk lebih kurang 270 juta jiwa dan sumber kekayaan alam (SKA) yang berlimpah," pungkas Alirman Sori.(*)

Komentar