Masyarakat Desa Talago Sarik Diedukasi Hukum Adat

Metro- 02-10-2021 14:23
Saat sosialisasi hukum adat di aula kantor Desa Talago Sarik, Sabtu (2/10). (dok : Istimewa)
Saat sosialisasi hukum adat di aula kantor Desa Talago Sarik, Sabtu (2/10). (dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Pariaman, Arunala -- Perkembangan zaman semestinya tidak menggerus perkambangan adat dan tradisi masyarakat di ranah minang ini.

Tidak itu saja, hukum adat yang menjadi aturan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat di ranah minang dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah masyarakat juga harus diimplementasikan.

Merasa pentingnya pengenalan hukum-hukum adat oleh masyarakat, membuat Pemerintah Desa Talago Sarik, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman mengadakan sosialisasi penerapan adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernagari serta cara mengimplementasikannya.

Pj Kepala Desanya, Hendri menyebutkan sosialiasi ini digelar di aula Kantor Desa Talago Sarik, yang dibuka Camat setempat Muhammad Arif Gunawan, Sabtu (2/10), yang juga dihadiri peserta sosialisasi dan juga tokoh masyarakat setempat.

"Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Pada praktiknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada," ungkap Muhammad Arif Gunawan.

Sama-sama disadari, jelasnya, di tiap wilayah mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakatnya, dan sebagian besar hukum adat itu tidak dalam bentuk aturan yang tertulis.

Maka dengan sosialisasi ini, Arif Gunawan mengajak para pemangku adat, pemangku kepentingan, niniak mamak dan bundo kanduang, memahami terhadap fungsi dan peran masing-masing dalam upaya menjaga nilai adat itu sendiri dan penerapan sanksi dan hukum adat.

Sementara itu, Pj Kades Talago Sarik, Hendri, mengatakan, hukum adat dalam penerapannya dalam hukum nasional di Indonesia sangat diperlukan, dan harus dipahami setiap lapisan masyarakat adat dalam tatanan masyarakat minangkabau yang menjunjung tinggi "Adat basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".

"Sosialisasi yang berlangsung hari ini, saya berharap, keberadaan dan penerapan hukum adat dalam masyarakat di desanya dapat mengatur secara jelas tentang penyelesaian sengketa-sengketa adat yang belum tertuang dalam aturan hukum nasional, sehingga setiap penyelesaian sengketa tersebut dapat diberlakukan secara adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat," kata Hendri.

Kegiatan Sosialisasi Penerapan Adat Istiadat dalam kehidupan Bermasyarakat dan Bernagari serta Implementasi Hukum Adat mendatangkan narasumber dari dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNAND, Sadri SIP, dan Sekretaris LKAAM Kota Pariaman, Priyaldi.(*)

Komentar