BPK Sumbar Targetkan Kemudahan Pelayanan

Metro- 17-11-2021 15:43
Tim visitasi KI Sumbar saat mengunjungi BPK Sumbar dalam rangka visitasi, Rabu (17/11). (Dok : Istimewa)
Tim visitasi KI Sumbar saat mengunjungi BPK Sumbar dalam rangka visitasi, Rabu (17/11). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Untuk 2021 ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar menargetkan bisa meraih kembali predikat informatif dari Komisi Informasi (KI) Sumbar.

Namun untuk penilaian kali ini, BPK RI Sumbar lebih menitik beratkan pada aspek lainnya yang tetap merujuk pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

"Meski kami dua tahun berturut-turut meraih prediket informatif, namun kali ini kami lebih mementingkan pada aspek kesempurnaan, kenyamanan dan kemudahan pelayanan informasi kepada masyarakat dan pihak yang diperiksa," ujar Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Yusnadewi, saat menerima kunjungan tim visitasi Komisi Informasi (KI) Sumbar di kantornya, Rabu (17/11).

Baca Juga

Yusnadewi saat ini didampingi Kepala sekretariatnya, Waluyo mengatakan semua informasi publik dipublikasikan pihaknya, tapi ketika ada pihak yang ingin minta data dan dokumen pengunjung website resmi, BPK harus meminta surat permohonan informasi publik sesuai standar pelayanan di BPK RI kepada pihak pemohon.

"Kami lebih dulu harus meminta permohonan informasi yang diminta pihak pemohon sesuai prosedur pelayanan informasi publik yang ada," ujar Yusnadewi lagi kepada tim visitasi KI Sumbar yang dikoordinir Arif Yunardi bersama Adrian Tuswandi dan dua stafnya Anggi dan Ridho.

Arif Yumardi mengatakan permohonan informasi publik harus jelas legal standingnya, kalau dia orang per orang dibuktikan dengan KTP.

"Kalau yang memohon lembaga masyarakat maka harus ada akte dan terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM RI, apa yang dilakukan BPK RI dalam pelayanan informasi publik sudah pas," kata Arif.

Sedangkan Adrian melakukan uji akses ke PPID BPK RI Perwakilan Sumbar lewat cara online, rupanya informasi yang diminta langsung dijawab oleh sistem di instansi bahwa permohonan sudah diterima dan diproses.

"Sangat muda dan simpel, tapi mengajukan permohonan harus jelas kegunaan informasi. Ingat menyalahgunakan informasi publik bisa diancam pidana berdasarkan ketentuan pidana UU 14 tahun 2008," ujar Adrian.

Komentar