Lucky: Penjab BP Bisa Diancam Pidana Kurungan Sesuai UU KIP

Metro- 23-11-2021 13:30
Akademisi dari Fakultas Hukum (FH) Unand, Lucky Raspati saat jadi narasumber dalam FGD yang diadakan KI Sumbar, Selasa (23/11). (Dok : Istimewa)
Akademisi dari Fakultas Hukum (FH) Unand, Lucky Raspati saat jadi narasumber dalam FGD yang diadakan KI Sumbar, Selasa (23/11). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Akademisi dari Fakultas Hukum (FH) Unand, Lucky Raspati menyebutkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) masuk dalam wilayah administrasi, karena objeknya adalah badan publik (BP), namun begitu, juga punya aspek hukum pidana.

Ini dipaparkan Lucky Raspati saat jadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan Komisi Informasi (KI) Sumbar di salah satu hotel di Padang, Selasa (23/11).

"Nah, ancaman kurungan itu untuk siapa? Jelas untuk pihak yang ditugaskan dan bertanggungjawab atas keterbukaan Infomasi publik di badan publik yang disengketakan," ujar Lucky.

Baca Juga

Dia menjelaskan, dalam UU No. 14 tahun 2008, Bab 11 tentang Ketentuan Pidana, pada Pasal 52 menjelaskan Badan Publik (BP) yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan atau tidak menerbitkan informasi publik secara berkala, Infomasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai UU ini, dan mengakibatkan kerugian orang lain, dikenakan denda kurungan paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp5 juta.

Kemudian Lucky juga menjelaskan hingga pasal 57 dari Bab 11 UU KIP ini, semuanya memuat ketentuan pidana kurungan dan pidana dendanya berikut penjelasannya.

"Namun sifatnya delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum," ungkap Lucky.

Karena, lanjut Lucky, aspek hukum pidana dalam UU KIP, hanyalah hukum pidana administratif masuk dalam lingkup Malaprohibita.

"Sedangkan delik yang merupakan pelanggaran terhadap usaha pemerintah untuk mendatangkan kesejahteraan atau ketertiban masyarakat," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska mengatakan bahwa sejauh ini pasal pidana di Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), masih berada di wilayah abu-abu.

"Karena itu, FGD ini dapat mencarikan solusi dari permasalahan ini sehingga menjadi kekuatan dalam menggaungkan keterbukaan informasi publik oleh badan publik," jelas Nofal.

Sementara, Komisioner KI Sumbar lainnya, Adrian Tuswandi menambahkan UU No.14/2008 khususnya pada Bab II tentang Ketentuan Pidana, Pasal 51-57 menguraikan tentang delik aduan hingga pidana keterbukaan informasi.

Namun persoalan yang terjadi pasca putusan majelis komisioner KI, ternyata sulit untuk di eksekusi, apalagi untuk dilimpahkan ke pengadilan.

"Mungkin ini terkait banyaknya celah di pasal-pasal UU No.14/2008 itu, sehingga sengketa yang telah diputus oleh majelis komisioner KI sulit di eksekusi," ungkap Adrian Tuswandi.

Komentar