Penyelenggara Pemilu Diminta Perbaiki Banyak Hal

Metro- 02-12-2021 18:10
Pengamat Hukum dari Unes Padang, Otong Rosadi berikan paparan kepada parpol dalam rapat pelaksanaan evaluasi dan persiapan pengawasan pemilu 2024 yang diadakan Bawaslu Sumbar, Kamis (2/12). (Foto : Arzil)
Pengamat Hukum dari Unes Padang, Otong Rosadi berikan paparan kepada parpol dalam rapat pelaksanaan evaluasi dan persiapan pengawasan pemilu 2024 yang diadakan Bawaslu Sumbar, Kamis (2/12). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Pengamat Hukum dari Universitas Eka Sakti (Unes) Padang, Otong Rosadi menilai pemilu serentak 2024 yang akan dilaksanakan penyelenggaran pemilu, baik KPU, Bawaslu maupun DKPP harus memperbaiki banyak hal.

Ini dikemukakan Otong saat jadi pemateri pada rapat pelaksanaan evaluasi dan persiapan pengawasan pemilihan umum serentak 2024, bersama parpol dan media yang dilaksanakan Bawaslu Sumbar di kantornya, Kamis siang (2/12).

"Tadinya ada anggapan, pemilu serentak itu dinilai lebih efisien dari sisi anggarannya karena sekaligus pelaksanaannya. Ternyata tidak juga," kata Otong Rosadi.

Baca Juga

Justru, sebutnya, dengan pemilu serentak ini anggarannya jadi membengkak, karena dua tahun sebelum pemilu serentak itu dilaksanakan, penyelenggara pemilu sudah melakukan beberapa pra tahapan pemilu yang jelas butuh dukungan anggaran.

Dari pengamatannya, Otong menilai ada banyak hal yang harus diperbaiki pihak penyelenggara, misalnya menyangkut penyelenggaraannya, kemudian beban kerja dari PPS dengan penghitungan surat suara dari empat kotak suara yang harus mereka selesaikan dalam rentang waktu yang ditentukan.

"Itu mencerminkan, harus ada perbaikan tahapan pelaksanaan pemilu serentak ini yang dilakukan penyelenggara pemilu," ungkap Otong Rosadi yang juga Rektor Unes Padang ini.

Kemudian, pelaksanaan pemilu dan pilkada kemarin yang diadakan dalam keadaan pandemi, tentunya membutuhkan persiapan yang matang.

"Lalu terkait pemilu serentak 2024 nanti, potensi permasalahan bisa makin besar, karenanya persiapannya mesti lebih matang lagi dibanding pemilu tahun sebelumnya," tukas Otong lagi.

Untuk itu, dia mendorong agar penyelenggara pemilu, khususnya KPU untuk mengakhiri konsultasinya kepada pemerintah, dan bertegas-tegas kemudian menyangkut tanggal pasti pelaksanaan pemilu maupun pilkada serentak 2024 itu.

"Saya berharap kapan waktunya pilpres dan pileg 2024 nanti segera bisa ditetapkan oleh KPU, apakah pilpres dan pileg itu di Februari 2024 atau di bulan lain, sehingga pelaksanaan nanti tidak terlalu mepet dengan pelaksanaan pilkada serentak yang juga dilangsungkan pada tahun 2024 itu," kata Otong Rosadi.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu Sumbar, Vifner menilai evaluasi dan proses persiapan pengawasan pemilu 2024 yang dilakukan Bawaslu Sumbar merupakan sebagai upaya pihaknya dalam menyongsong pemilu 2024 nanti.

"Soalnya, pemilu dan pilkada serentak 2024 yang akan dilaksanakan itu jelas jauh berbeda sekali dibanding pemilu serentak 2019 kemarin, bahkan pelaksanaan prosesnya lebih berat dari pemilu sebelumnya," ujar Vifner.

Kenapa begitu, tanya dia, ini karena penyelenggaraannya di suasana kondisi yang tidak normal.

Kemudian Vifner menjelaskan, hal yang jadi kekhawatiran bagi pengiat pemilu dengan pelaksanaan pemilu serentak pada 2024, adalah dengan adanya beberapa hal yang perlu diperbaiki.

Diantaranya tahapan dalam proses penghitungan surat suara, karena dalam pemilu serentak ini cukup menguras stamina dari petugas TPS yang melakukan penghitungan suara hasil pemilihan.

"Sebab, dalam pemilu serentak 2019 kemarin, cukup banyak kertas suara yang dihitung petugas, sementara waktu penghitungannya ada batasan. Ini jelas menguras stamina petugas TPS," jelas Vifner.

Komentar