Arif: Korespondensi PPID Pemko Tak Jalan

Metro- 15-10-2021 12:15
Majelis sidang KI gelar sidang sengketa informasi mengangkut IMB dan KRK, Jumat (15/10). (Dok : Istimewa)
Majelis sidang KI gelar sidang sengketa informasi mengangkut IMB dan KRK, Jumat (15/10). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar pada persidangan menegaskan, bahwa informasi dikecualikan tidak bisa asal sebut saja.

Hal ini diungkap saat sidang agenda pemeriksaan awal register 18/VII/KISB-PS/2021 dengan pemohon masyarakat dikuasakan kepada Daniel St Makmur dan atasan PPID Utama Pemko Padang dikuasakan kepada Zuhesmi.

"Informasi dikecualikan itu ketat dan terbatas, tidak asal sebut, informasi dikecualikan harus melewati uji kompetensi, harus punya berita acara dan dasar hukum dan kepentingan tentang kenapa informasi itu dikecualikan," ujar anggota majelis komisioner, Adrian Tuswandi pada sidang sengketa informasi diketuai Nofal Wiska dan anggota majelis lainnya Arif Yumardi di ruang sidang KI Sumbar, Jumat (15/10).

Baca Juga

Sengketa Informasi Publik dipantik karena tidak diberikan atau tidak puasnya pemohon informasi atas informasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Keterangan Rencana Kota (KRK).

Pemohon sudah menjalankan proses sesuai UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yakni meminta izin bangunan dengan surat permohonan pertama 12 Juni 2021 lalu dan baru direspon pada tanggal 22 Juni 2021 oleh termohon.

"Korespondensi PPID Pembantu dan PPID Utama Pemko Padang tidak jalan, bahkan seperti sekadarnya saja yakni dijawab tanpa melihat prosedur baku yang digariskan oleh UU," ujar Arif Yumardi.

Sedangkan pihak termohon melalui Zulhesmi menegaskan bahwa tidak ada maksud mengakal-akali UU 14 Tahun 2008.

"Ini mungkin soal kendala teknis dan informasi dikecualikan dimaksud karena yang meminta IMB bukan orang yang bersangkutan," ujarnya.

Sementara, Panitera Pengganti KI Sumbar, Kiki Eko Saputra mengatakan hari ini KI Sumbar menggelar tiga sidang sengketa informasi publik.

"Sidang kedua juga antara masyarakat dengan Pemko Padang dan sidang ketiga antara Leon Agusta Indonesia dengan PT Telkom," ujar Kiki. (*)

Komentar