Kinerja OPD Bakal Dievaluasi Saat LKPJ Gubernur

Metro- 03-02-2022 19:33
Wakil Ketua DPRD Sumbar dan juga Wakil Ketua Bamus, Suwirpen Suib. (Dok : Istimewa)
Wakil Ketua DPRD Sumbar dan juga Wakil Ketua Bamus, Suwirpen Suib. (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumbar bersama pemprov telah menetapkan agenda kerja dewan untuk masa persidangan kedua 2021/2022.

Keputusan penetapan agenda kerja yang dikeluarkan DPRD Sumbar itu pada Rabu (2/2) kemarin langsung ditandatangani wakil ketua Bamus DPRD Sumbar, Suwirpen Suib, dan Sekwan Raflis itu memuat beberapa kegiatan.

"Dari sejumlah kegiatan itu, mulai menyangkut rapat kerja, rapat paripurna, rapat dengar pendapat, dan lainnya itu, ada diantaranya yang kami anggap cukup penting yaitu pembentukan pansus pembahasan LKPJ dan beberapa agenda kerja penting lainnya termasuk rapat paripurna tentang PAW," kata Suwirpen Suib yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Sumbar ini saat dihubungi Arunala.com , Kamis siang (3/2).

Baca Juga

Menyinggung pembentukan Pansus pembahasan LKPJ Kepala Daerah Pemprov Sumbar tahun anggaran 2021, Suwirpen menilai hal itu cukup penting dilakukan, mengingat dengan adanya Pansus itu, akan dilakukan pendalaman oleh anggota dewan terhadap kinerja dan keuangan Pemprov Sumbar selama tahun anggaran tersebut.

Suwirpen menyebutkan, dalam aturan yang ada, LKPJ gubernur itu harus diserahkan ke DPRD tiga bulan setelah tahun anggaran 2021 berakhir atau paling lambat tanggal 31 Maret.

"Namun kini, pemprov rupanya mengirimkan bahan LKPJ itu lebih cepat satu bulan dari tenggat waktu yang ada kepada DPRD Sumbar, sehingga hal ini memberi kami di dewan bisa lebih optimal untuk membahasnya dan itu kami apresiasi," ungkap Suwirpen lagi.

Dirinya menjelaskan, pembahasan yang dilakukan DPRD nanti untuk mengevaluasi program atau perencanaan mana saja yang kurang pas dibuat pemprov.

"Dengan cara ini, kami bisa tahu mana saja yang perlu mendapat perhatian, misalnya perencanaan sebuah kegiatan yang mana dananya ada tapi tidak bisa digunakan, nah semacan itu harus dievaluasi kedepannya. Jadi, evaluasi LKPJ kepala daerah itu memang perlu untuk dibahas di dewan," tukas Suwirpen.

Sebab, lanjutnya, dengan membahas LKPJ itu, dewan juga bisa tahu sejauh mana kinerja yang dilakukan para OPD di Pemprov Sumbar, misalnya dana untuk program yang akan dilakukan ada, tapi tidak bisa dikerjakan, apa permasalahannya.

"Jadi, hal itu nantinya bisa kami pertanyakan kenapa tidak bisa dijalankan program yang mereka buat. Dan ini bisa juga jadi pelajaran bagi OPD lainnya untuk lebih teliti dalam membuat programnya, jangan asal anggarkan saja namun tidak bisa dijalankan," tekan politisi Demokrat ini.

Komentar