Tanyakan Kebijakan Pemprov tentang Nelayan

Metro- 18-01-2022 14:12
Kadis DKP Sumbar Desniarti saat menerima kunjungan anggota Komisi II DPRD Pasbar, Selasa siang (18/2). (Dok : Istimewa)
Kadis DKP Sumbar Desniarti saat menerima kunjungan anggota Komisi II DPRD Pasbar, Selasa siang (18/2). (Dok : Istimewa)

Penulis: Darizon Y

Padang, Arunala - Persoalan asuransi nelayan, perizinan kapal >30 GT, dan lainnya jadi bahan kajian bagi rombongan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar).

Konkretnya, rombongan anggota dewan ini mengunjungi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar guna menanyakan hal itu, Selasa siang (18/1).

Kehadiran anggota Komisi II DPRD Pasbar itu disambut langsung Kepala DKP Sumbar, Desniarti beserta jajarannya.

Baca Juga

Dalam pertemuan itu sejumlah hal dibahas, mulai menyangkut persoalan asuransi nelayan, perizinan kapal >30 GT, pengawasan penangkapan ikan, mekanisme perizinan tambak udang vaname, dan konsultasi terkait program dan kegiatan DKP Sumbar di 2022 ini.

Anggota DPRD Pasbar, mengharapkan di 2022 ini, DKP Sumbar tetap mengalokasikan bantuan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan di kabupaten itu, mengingat terbatasnya bantuan yang berasal dari APBD.

Menanggapi penjelasan anggota dewan dari Pasbar itu, Desniarti lalu menjelaskan beberapa hal yang ditanyakan rombongan itu.

"Saat ini sudah ada Perda No.4 tahun 2021 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan dalam triwulan 1 di 2022 ini akan dilaksanakan penyusunan Pergub sebagai peraturan pelaksanaan dari Perda No.4/2021 itu," ujar Desniarti.

"Setelah ada Pergub tersebut pemprov akan menganggarkan jaminan sosial bagi nelayan atau asuransi nelayan dalam APBD provinsi yang direncanakan semester 2 Tahun 2022" ungkap Desniarti. (*)

Komentar