KPK dan Gubernur Bicarakan Pelestarian Danau Singkarak

Metro- 24-01-2022 17:32
Gubernur Mahyeldi saat terima kedatangan tim dari KPK dan Kementerian ATR/BPN terkait situasi Danau Singkarak, Senin sore (24/1). (Dok : Istimewa)
Gubernur Mahyeldi saat terima kedatangan tim dari KPK dan Kementerian ATR/BPN terkait situasi Danau Singkarak, Senin sore (24/1). (Dok : Istimewa)

Penulis: Darizon Y

Padang, Arunala - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Gubernur Sumbar, Mahyeldi dan perwakilan dari Kementerian ATR/BPN lakukan pembicaraan bersama terkait kondisi yang terjadi di Danau Singkarak.

Pasalnya, dalam pembicaraan bersama yang diadakan di kompleks gubernuran, Senin sore (24/1) itu terungkap Danau Singkarak ini jadi satu dari 15 danau prioritas di Indonesia akan kelestarian lingkungannya.

Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, KPK RI, Wahyudi, mengatakan kehadiran rombongan mereka ke Sumbar dalam rangka koordinasi dan penyamaan persepsi terkait pelestarian Danau Singkarak serta beberapa masalah aset di beberapa kabupaten dan kota di Sumbar.

Baca Juga

"Kedatangan kami salah satunya mengkoordinasikan dan penyamaan persepsi terkait tindak lanjut dan langkah-langkah apw saja yang telah dikeluarkan terkait dugaan pelanggaran reklamasi di Danau Singkarak," kata Wahyudi.

Dia menyebut, KPK mengapresiasi beberapa upaya persuasif yang sudah dilakukan Gubernur Sumbar dalam penanganan masalah reklamasi danau singkarak, dan selanjutnya melakukan supervisi untuk pemulihannya.

Sebelumnya, Wahyudi juga menyampaikan kedatangannya menjalankan fungsi koordinasi agar berbagai hambatan-hambatan bisa cair dan upaya pencegahan bisa maksimal.

"Kami ditugasi pimpinan agar ada pencegahan yang lebih efektif lagi. Yuk kita benahi, mumpung belum terlanjur," ujarnya.

Sedangkan, perwakilan Kementerian ATR/BPN mengatakan, pada Jumat depan akan menggelar sosialisasi mengenai pemanfaatan danau-danau dengan mengundang beberapa kepala daerah dengan target adanya komitmen bersama pelestarian danau.

Sementara, Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengapresiasi kedatangan tim dari KPK, ATR/BPN, yang telah memberikan masukan kepada Pemprov Sumbar dalam penanganan aset, pemeliharaan danau-danau, dan pantai yang ada di Sumbar dalam pemanfaatannya untuk kegiatan masyarakat.

"Alhamdulillah, untuk kehadiran tim yang memberikan masukan, wawasan dan bimbingan kepada kita. Semoga dengan masukan tersebut dapat menjadi panduan bagi kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan di Sumatera Barat. Sekaligus beliau juga mengingatkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan," kata Mahyeldi.

Semoga, lanjutnya, Pemprov Sumbar bersama pemkab dan pemko akan mematuhi peraturan perundang-undangan.

"Kami di Sumbar ini akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di pemerintahan dan kehidupan masyarakat," kata Mahyeldi. (*)

Komentar