Asosiasi Gambir Pessel Curhat ke Gubernur

Ekonomi- 05-02-2022 13:56
Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat dialog dengan para pelaku usaha gambir dari Pessel di gubernuran, Sabtu (5/2). (Dok : Istimewa)
Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat dialog dengan para pelaku usaha gambir dari Pessel di gubernuran, Sabtu (5/2). (Dok : Istimewa)

Penulis: Darizon Y

Padang, Arunala -- Pelaku usaha gambir dari Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) yang tergabung dalam Asosiasi Petani Gambir Pesisir Selatan (APG Pessel) menemui Gubernur Sumbar, Mahyeldi di gubernuran, Sabtu (5/2).

Kedatangan mereka ingin menyampaikan beberapa permintaan terkait keinginan adanya regulasi dalam pemasaran gambir itu. Pasalnya mereka dampak ekonomi dari komoditi ekspor yang mereka hasilkan tidak sebanding dengan kesejahteraan sebagian besar petaninya.

"Jadi kami butuh regulasi khusus guna revitalisasi tata kelola gambir, percepatan hilirisasi dan pengaturan harga yang memihak pada petani gambir itu," ujar pengurus APG Pessel, Asril Encik saat audensi dengan Mahyeldi saat itu.

Baca Juga

Sumbar, sebutnya, merupakan daerah penyumbang ekspor gambir terbesar di Indonesia yang mencapai 80 persen, namun tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan mereka sebagian petani gambir.

Dalam pertemuan itu, Asril menyampaikan beberapa catatan penting yang harus menjadi perhatian Pemprov Sumbar, pertama, masih terkendalanya percepatan hilirisasi industri gambir. Bahkan sudah terjadi hulurisasi produksi gambir dengan dijualnya daun gambir oleh petani kepada pengusaha gambir.

Kedua, perlunya pengaturan tata niaga atau perdagangan gambir yang terindikasi sudah masuk dalam kategori monopoli dan kartel. Ketiga, peningkatan kualitas produksi. Keempat, belum ditetapkannya harga dasar yang sesuai dengan nilai nominal jerih payah petani, dan tidak memenuhi besarnya biaya kebutuhan dasar, sesuai dengan kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Kelima, tidak adanya harga transaksi yang berdasarkan fluktuasi harga pasar gambir dunia. Karena gambir merupakan komoditi ekspor, maka harga transaksi gambir harus mengikuti perkembangan harga gambir di pasar dunia.

"Penetapan harga dasar dan harga transaksi ini penting, karena selama ini harga gambir dipasaran Sumbar ditetapkan secara sepihak oleh para eksportir atau pengusaha, pengumpul atau toke, sehingga selama 10 tahun terakhir ini rata-rata harga gambir hanya berkisar Rp18 ribu sampai Rp30 ribu per kg," kata Asril.

Selain itu, untuk mendukung semua program diatas, APG Pessel juga meminta Pemprov Sumbar agar segera terbitkan regulasi khusus di sebagai provinsi dengan jumlah ekspor gambir terbesar nasional, terkait tata niaga gambir.

"Perlu triple konsesus, antara pemerintah, pengusaha dan petani. Sehingga perjanjian jual beli nanti tidak lagi melalui toke tapi sudah melalui asosiasi petani gambir, kita harapkan seperti itu. Sehingga koperasi dengan eksportir sudah business to business," lanjut Asril.

Mahyeldi kemudian merespon keluhan dari APG Pessel dengan meminta Kepala Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian Sumbar untukmenindaklanjutinya.

"Atas nama Pemprov Sumbar, saya mengucapkan terimakasih atas masukan-masukan yang sangat berharga. Hal ini memang telah lama menjadi keprihatinan bersama. Segera kami akan buat tim perumusan ranperda, sehingga kedepan kendali perniagaan gambir bisa dikendalikan secara lebih baik demi kesejahteraan para petani kita. Apalagi keinginan ini muncul dari petani itu sendiri untuk percepatan hilirisasi," ungkap Mahyeldi.

Dirinya ju.ga instruksikan OPD terkait untuk bisa mensosialisasikan berbagai masukan dari APG Pessel ke beberapa daerah sentra gambir lainnya.

Untuk diketahui, saat ini di Pessel terdapat lahan produktif gambir seluas 5.537 hektare (ha) dengan produksi mencapai 3014 ton per enam bulan. Sektor ini mampu menyerap 9418 tenaga kerja.

Komentar