Defiyan Cori: Kok Pertamina Tak Boleh Monopoli?

Metro- 23-02-2022 21:55
Ekonom UGM, Defiyan Cori saat diskusi energi yang digelar Harian Singgalang di salah satu hotel berbintang di Kota Padang, Rabu (23/2). (Dok : Istimewa)
Ekonom UGM, Defiyan Cori saat diskusi energi yang digelar Harian Singgalang di salah satu hotel berbintang di Kota Padang, Rabu (23/2). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Dalam sebuah diskusi yang digelar Koran Harian Singgalang Padang, Rabu (23/2), ada hal yang patut disimak dari penjelasan pengamat ekonomi konstitusi UGM, Defiyan Cori.

Dalam diskusi yang mengupas soal energi yang bertemakan "Energi Untuk Rakyat Masih Adakah?" itu, Defiyan Cori menyebutkan semua pengelolaan BBM dari hulu hingga hilir sebaiknya diserahkan kembali pada Pertamina.

Alasan yang dikemukakan Defiyan karena berhubungan dengan munculnya wacana AIPO pada Pertamina.

Baca Juga

"Untuk diketahui, Pertamina saat ini dalam posisinya sangat tragis, jika memang dilakukan AIPO terhadap Pertamina, ini menjadikan kekuatan BUMN ini makin kurang terlebih untuk lakukan tindakan bagi pihak yang melanggar dalam pendistribusian BBM kepada masyarakat," kata Defiyan Cori.

Defiyan Cori juga menyebutkan untuk persoalan penentuan kuota BBM biar BPH Migas yang punya tugas.

Di samping itu, sambungnya, BPH Migas juga punya kewenangan berikan sanksi bagi pelaku usaha BBM yang dinilai nakal.

"Jadi, kalau ada pelanggaran, Pertamina tidak bisa menindak langsung, namun hanya bisa membuat laporan ke BPH Migas," tukasnya lagi.

Disinggung dengan pengelolaan BBM itu berada di tangan Pertamina, apakah itu nantikan tidak akan dituding sebagai langkah monopoli? Defiyan justru menjelaskan, hal itu sah-sah saja, karena Undang-Undang tidak membatasi untuk itu.

"Untuk cabang ekonomi penting itu, UUD membolehkan monopoli, contohnya beberapa perusahaan consumer good yang mengelola produknya mulai dari hulu ke hilir semua dilakukan sendiri," tukas pendiri Forum Ekonomi Konstitusi ini.

"Masa Pertamina yang merupakan BUMN dan untungnya untuk negara tidak boleh monopoli, aneh tuh," tegas Defiyan Cori.

Dia juga meminta agar semua pihak bisa memberikan edukasi pada masyarakat, sehingga dipahami agar tidak ada penilaian salah terhadap Pertamina.

"Penindakan pelanggaran terhadap penyaluran BBM bisa dilakukan pihak Kepolisian dengan mengacu pada Undang-Undang dan aturan lain, sehingga BBM bersubsidi bisa tepat sasaran," pungkas Defiyan Cori.

Komentar