BPKP Serahkan Hasil Pengawasan ke Gubernur Sumbar

Metro- 31-01-2022 14:45
Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Dessy Adin serahkan hasil pengawasan jajarannya kepada Gubernu Mahyeldi, Senin (31/1). (Dok : Istimewa)
Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Dessy Adin serahkan hasil pengawasan jajarannya kepada Gubernu Mahyeldi, Senin (31/1). (Dok : Istimewa)

Penulis: Darizon Y

Padang, Arunala - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumbar menyerahkan hasil pengawasannya atas kinerja Pemprov Sumbar di 2021, kepada Gubernur Mahyeldi.

Berkas hasil pengawasan itu diserakan langsung Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Dessy Adin di Komplek gubernuran, Senin pagi (31/1).

Dessy Adin, menjelaskan Laporan Pengawasan BPKP Sumbar ini berfokus pada delapan muatan isu strategis meliputi Pengelolaan Keuangan Daerah, Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD), Perlindungan Menghadapi Pandemi, Percepatan Pemulihan Ekonomi.

Baca Juga

Selain itu ada juga penilaian tentang Peningkatan Ketahanan Nasional, Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan (Akuntabilitas Keuangan Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa), Peran Korporasi Negara dan Daerah dalam Memulihkan Ekonomi, serta PenguatanGood Goverment Governancedan Pengendalian Kecurangan di Wilayah Sumbar.

Mendapati hasil laporannya, Gubernur Mahyeldi merespons dengan baik penjelasan Kepala Perwakilan BPKP Sumbar atas pokok-pokok permasalahan dalam laporan tersebut, terutama terkait isu ketahanan pangan serta meminta Inspektur Pemprov Sumbar untuk segera menindaklanjutinya.

"Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Pemprov Sumbar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas keuangan serta pembangunan dan juga memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan strategis," ucap Mahyeldi.

Mahyeldi jugamenyampaikan rasa terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPKP Sumbar beserta jajaran karena telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2021, serta berharap BPKP dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus meningkatkan kerjasama.

"Kami berharap agar BPKP Sumbar terus melakukan Pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih bermasalah, agar ke depannya bisa berbenah dan kami tindak lanjuti sesuai hasil pengawasan," harap Mahyeldi. (*)

Komentar