Nurnas: Belum Banyak OPD di Sumbar Paham KIP

Metro- 01-03-2022 19:24
Anggota fraksi di DPRD Sumbar saat menyampaikan pandangan akhir fraksinya terhadap empat ranperda, salah satunya menyangkut ranperda KIP bagi Sumbar, di gedung DPRD, Selasa (1/3). (Dok : Istimewa)
Anggota fraksi di DPRD Sumbar saat menyampaikan pandangan akhir fraksinya terhadap empat ranperda, salah satunya menyangkut ranperda KIP bagi Sumbar, di gedung DPRD, Selasa (1/3). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Seluruh fraksi di DPRD Sumbar menyampaikan pandangan akhir fraksinya terhadap empat rancangan peraturan daerah (ranperda), dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama kantor dewan tersebut, Selasa (1/3).

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil ketua, Irsyad Safar itu, tujuh fraksi menyampaikan pandangan akhirnya menyangkut empat ranperda itu.

Salah satu ranperda yang dinilai cukup menarik dan merupakan hal baru bagi Pemprov Sumbar, yakni menyangkut ranperda Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Baca Juga

Ranperda ini merupakan inisiasi dari DPRD sendiri.

Bahkan, Muhammad Nurnas yang merupakan inisiator keberadaan ranperda KIP ini, juga secara langsung menyampaikan pandangan akhir fraksinya dari Fraksi Partai Demokrat.

Nurnas yang juga Sekretaris Komisi I itu menyampaikan, bila ranperda KIP sudah jadi perda, maka ini nantinya akan jadi acuan penting bagi Pemprov Sumbar bersama OPD yang ada di daerah ini, dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Soalnya belum banyak pejabat dan OPD di Sumbar yang memahami tugas, kewajiban dan kewenangannya terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik," sebut Nurnas saat membacakan pandangan akhir fraksinya.

Perda KIP ini, tukasnya, juga akan menguatkan Komisi Informasi (KI) Sumbar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh badan publik, dalam rangka peningkatan kepatuhan, sehingga seluruh OPD berpredikat sebagai badan publik informatif.

Ketua KI Sumbar, Nofal Viska saat dihubungi terpisah Arunala.com di hari yang sama, menyebutkan pihaknya (KI Sumbar, red) jelas mengharapkan Sumbar miliki Perda KIP.

"Dengan adanya perda ini menjadi "matahari" baru bagi keterbukaan informasi publik di lingkup Pemprov Sumbar, karena dengan adanya Perda KIP maka ada kewajiban bagi OPD untuk melaksanakan tugasnya, dan jika tidak dilakukan ada sanksi yang diberikan," kata Nofal.

Dia juga berharap, dengan masih berstatus ranperda ini, diharapkan kedepannya pembahasan yang dilakukan DPRD bersama Pemprov Sumbar segera berujung dengan pengesahan menjadi Perda KIP.

Ditanya bagaimana prediksi KI Sumbar kapan ranperda KIP itu disahkan menjadi perda? Nofal menjawab, hal itu tergantung dari DPRD dan gubernur nantinya.

"Walaupun perda ini bisa segera disahkan sebagai perda, tapi harus menunggu dulu evaluasi Kemendagri, baru setelah hasil evaluasi itu keluar, perda KIP baru bisa diberlakukan," kata Nofal Wiska.

Komentar