Banggar DPRD Inhu Kunjungi DPRD Sumbar

Ekonomi- 22-02-2022 18:37
Rombongan anggota Banggar DPRD Kabupaten Indragiri Hulu saat kunjungan ke DPRD Sumbar, Selasa (22/2). (Dok : Istimewa)
Rombongan anggota Banggar DPRD Kabupaten Indragiri Hulu saat kunjungan ke DPRD Sumbar, Selasa (22/2). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Rombongan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Riau lakukan kunjungan ke DPRD Sumbar yang diterima oleh Kabag Fasilitasi Penganggran dan Pengawasan DPRD Sumbar, Delvi, Selasa (22/2).

Anggota Banggar DPRD Inhu yang berjumlah 21 orang itu dipimpin oleh Ketua DPRD Indra Giri Hulu, Elda Suhanura.

Saat rapat dengar pendapat, Delvi mengemukakan DPRD Indragiri Hulu harus mendorong pemkabnya agar merevisi Perda tentang pengelolaan keuangan, karena tanpa merevisi perda tersebut yang mengacu kepada PP Nomor 12 tahun 2019.

Baca Juga

Tentunya, jelas Delvi, Perda yang lama tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam pengelolaan keuagan daerah pada tahun 2023 mendatang. Kemudian yang perlu kita sikapi bersama terkait dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, tentang hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Dalam Perda PengelolaanKeuangan Daerah yang baru ini, mohon dipedomani Undang-Undang ini. Karena banyak yang berubah dalam Undang- undang tersebut terhadap pengelolaan keuangan daerah terutama terkait dengan objek pendapatan baru yang ada dalam undang undang tersebut," kata Devi.

Menurutnya, terkait dengan pendapatan daerah yang ada dalam undang-undang ini akan banyak potensi pendapatan baru yang ada di kabupaten kota, karena selama ini kabupaten kota hanya mendapatkan bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermoto (PKB).

"Tapi dalam Undang-Undang HKPDini ada option tambahan pendapatan pajak yang bisa dipungut oleh Kabupaten Kota tentang Pajak Kendaraan Bermotor," tukas Delvi.

Kemudian, lanjutnya, ada juga option terhadap pajak minerba, "ini akan menjadi sumber pendapatan baru bagi kabupaten kota yang potensinya cukup besar. Apalagi bagi Kabupaten Indragiri Hulu dalam bagi hasil pajak sawit selama ini tidak dimasukan ke dalamya komponen ekspor CPO. Sehinga pajak bagi hasil sawiit ini kecil kita terima karena Pemerintah tidak memasukan pajak ekspor.

"Namun didalam Undang-Undang HKPD ini sudah dumasukan kedalam objek pajak yang akan diterima oleh kabupaten kota," tambahnya.

Pada kesempatan ini Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Elda Suhanura menyampaikan, dengan adanya kunjungan mereka ke DPRD Sumbar ini cukup banyak masukan masukan tentang pola penganggaran yang baik dimasa pandemi ini .

"Kami melihat cukup baik pola penganggaran di Sumatera Barat sehingga kami ingin mendalami bagaimana pola penganggaran disini," katanya.

Ia juga menyebutkan dimasa pandemi ini otomatis pendapatan berkurang sehinga target dan capaian tidak maksimal, Belanja sudah pasti berkurang.

"Kalau dulu sebelum pandemi pendapatan kita Rp 1,7 triliun sekarang menurun menjadi Rp 1,4 triliun dan tidak ada devisit karena kita menyesuaikan dengan ketersedian uang yang ada termasuk belanja yang disesuaikan," kata Elda Suhanura.

Komentar