Meski Alot, Penetapan AKD di DPRD Sumbar Akhirnya Disahkan

Metro- 07-03-2022 22:45
Anggota DPRD Sumbar saat mengikuti sidang paripurna pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) untuk tahun 2022, di ruang siding utama DPRD Sumbar, Senin (7/3). (Dok : Istimewa)
Anggota DPRD Sumbar saat mengikuti sidang paripurna pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) untuk tahun 2022, di ruang siding utama DPRD Sumbar, Senin (7/3). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Meski Alot, Penetapan AKD di DPRD Sumbar Akhirnya Disahkan

Padang, Arunala - Sidang paripurna lanjutan yang membahas perombakan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Sumbar, khususnya untuk komisi-komisi, kembali diwarnai skorsing.

Pasalnya, sidang yang dipimpin Ketua DPRD, Supardi didamping tiga wakil ketua masing-masing Suwirpen Suib, Irsyad Syafar, dan Indra Dt Rajo Lelo itu, masih belum menemukan kata sepakat dari para anggota dewan yang ikut sidang paripurna itu.

Baca Juga

Buktinya sidang yang digelar Senin pagi (7/3), sekitar pukul 09:30 WIB itu sempat molor beberapa jam lamanya.

Alotnya sidang hari itu (Senin, 7/3-red) disebabkan karena belum adanya kesepakatan bersama tentang perombakan atau susunan anggota fraksi yang akan mengisi tiap-tiap komisi.

Apa lagi beberapa anggota dewan sempat mengaku tidak tahu hasil kesepakatan pimpinan fraksi dengan pimpinan DPRD Sumbar, menyangkut usulan AKD itu.

Ditambah lagi, dalam penetapan sementara anggota komisi pada sidang paripurna yang dilakukan Jumat (4/3) lalu, ada yang menilai komposisi anggota fraksi yang ada di Komisi 4 (bidang pembangunan) dinilai terlalu gemuk yakni 29 orang jumlahnya.

Di hasil sementara itu, menunjukkan komposisi anggota fraksi di Komisi 4 juga dinilai terlalu jomplang, karena dari 29 anggota, 13 diantaranya diisi dari Fraksi Gerindra.

Adapun anggota Komisi 4 lainnya diisi oleh F-PKS (2 orang), F--Demokrat (2 orang), F--PAN (3), F--Golkar (3 orang), F--PPP NasDem (2 orang), dan F-PDIP PKB (4 orang).

Agar tidak terjadi polemik panjang, Ketua DPRD Sumbar, Supardi yang memimpin sidang paripurna itu meminta agar pimpinan fraksi dan pimpinan dewan melakukan pembicaraan lebih lanjut, sehingga pembentukan alat kelengkapan dewan tidak menyalahi aturan.

Setelah sempat menunggu sekitar 1 jam, akhirnya pukul 11.30 WIB, pimpinan DPRD Sumbar dan pimpinan fraksi-fraksi melakukan pembicaraan di ruang rapat khusus 1 gedung tersebut.

Pembahasan terbatas itu memakan waktu hampir dua jam lamanya untuk mencapai kesepakatan dalam memenuhi keberimbangan alat kelengkapan dewan (AKD).

Baru sekitar pukul 13.35 WIB, pimpinan dewan dan fraksi meninggalkan ruang rapat khusus 1, namun paripurna tetap belum bisa dimulai, karena Fraksi Gerindra tampaknya masih belum mau beranjak dari keputusan mereka dengan menempatkan 13 anggotanya di Komisi 4, sehingga lobi antar fraksi terus dilakukan untuk mencapai kesepakatan proporsional, sesuai aturan berlaku.

"Kami sudah melakukan pembicaraan dengan semua unsur pimpinan, dewan maupun fraksi, dan sudah disepakati untuk menyusun AKD secara proporsional, termasuk juga fraksi Gerindra juga menyepakatinya," tutur Supardi.

Setelah mengulur waktu begitu lama, akhirnya Supardi kembali mencabut skorsing pada pukul 15.45 WIB, dan baru pukul 16.00 WIB, sidang paripurna akhirnya sidang yang membahas alat kelengkapan dewan (AKD) disahkan, termasuk penetapan alat kelengkapan dewan lainnya yang ada di DPRD Sumbar.

Dalam pengesahan komposisi AKD yang baru, banyaknya anggota Fraksi Gerindra yang sebelumnya menumpuk di Komisi 4 akhirnya ditempatkan pada komisi-komisi lainnya.

Dengan demikian jumlahnya di Komisi 4 berkurang dan menjadi merata sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12/2018, pasal 7, ayat 1 sampai dengan 7.

Berikut nama-nama anggota komisi yang telah ditetapkan pada sidang paripurna Senin (7/3) :

Komisi 1 (Bidang Pemerintahan) :

Desrio Putra,ST, Yunisra Syahiran (Gerindra), Rafdinal (PKS), Irzal Ilyas (Demokrat), Maigus Nasir (PAN), Hendra Irwan Rahim (Golkar), Sawal, Syafril Huda (PPP-Nasdem), Leliarni (PDI-P-PKB)

Komisi 2 (Bidang Ekonomi) :

Nurkhalis,Jempol, Muchlis Yusuf Abit (Gerindra), Mochlasin, M.Ihpan (PKS), Arkadius, Jefri Masrul (Demokrat), Muhammad Iqbal, Muzli M.Nur (PAN),Nella Abdika Zamri, Lazuardi Erman (Golkar), Bakri Bakar (PPP-Nasdem), Firdaus, Syamsul Bahri (PDI-P-PKB)

Komisi 3 (Bidang Keuangan) :

Ismunadi Sofyan, Jasma Juni (Gerindra), Rahmat Saleh (PKS), Ali Tanjung, Nofrizon (Demokrat), Dody Delvy, Ahmad Rius (PAN), Zarfi Derson (Golkar), Irwan Afriadi (PPP-Nasdem), Albert Hendra Lukman (PDI-P-PKB)

Komisi 4 (Bidang Pembangunan) :

Evi Yandri Rajo Budiman, Khairudin Simanjuntak, Mario Syah Johan (Gerindra), Nurfirman Wansyah, Budiman (PKS), H.M. Nurnas, Suharjono (Demokrat), Bukhari, Artati (PAN), Zulkenedi Said, Sitti Izzati Azis (Golkar), Taufik Syahrial, Imral Adenansi (PPP-Nasdem), Rico Alviano (PDI-P-PKB)

Komisi 5 (Bidang Kesejahteraan Rakyat) :

Syafruddin Putra, Mesra, Hidayat (Gerindra), Gustami Hidayat, Muhammad Ridwan (PKS), AIDA, Ismet Amzis (Demokrat), Daswanto, Muhayatul (PAN), Hardinalis Kobal, Afrizal (Golkar), Daswipetra (PPP-Nasdem), Donizar (PDI-P-PKB).

Komentar