Maigus: Keterbukaan Rencana Anggaran Penting

Metro- 09-03-2022 16:32
Tim Pansus DPRD Sumbar mengkoreksi LHP BPK Pemprov Sumbar bersama sejumlah SKPD di ruang sidang utama gedung DPRD, Rabu (9/3). (Dok : Istimewa)
Tim Pansus DPRD Sumbar mengkoreksi LHP BPK Pemprov Sumbar bersama sejumlah SKPD di ruang sidang utama gedung DPRD, Rabu (9/3). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala -- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kepatuhan atas belanja daerah di Pemrov Sumbar tahun 2021, diplototi tim Pansus DPRD Sumbar saat melakukan rapat kerja yang juga dihadiri pihak Pemprov Sumbar di ruang sidang utama gedung dewan itu, Rabu (9/3).

Rapat yang dipimpin Maigus Nasir, Nofrizon, Bakhri Bakar itu dihadiri Asisten I Setprov Sumbar, Devi Kurnia bersama beberapa pejabat terkait lainnya serta sejumlah anggota Pansus, mengupas dan mengkoreksi beberapa item dalam LHP BPK itu yang menurut tim Pansus perlu dilakukan perbaikan.

"Dalam era keterbukaan, siapa saja bisa melihat rencana anggaran dan penggunaan anggaran setiap dinas, maka tidak ada alasan untuk bermain-main dalam anggaran," kata Maigus Nasir dalam rapat itu.

Baca Juga

Sejalan dengan itu, lanjut Maigus, semua perencanaan dan penggunaan anggaran serta penyerapannya bisa dilihat langsung oleh masyarakat melalui situs resmi milik SKPD dan DPRD Sumbar.

Hal senada juga dikatakan Anggota DPRD Sumbar lainnya, dan sepakat agar dalam realisasi anggaran bisa dipergunakan sesuai dengan aturan berlaku.

Sekaitan dengan rapat kerja Pansus LHP-BPK ini, Asisten I Setpemprov Sumbar, Devi Kurnia mengatakan, agar pada anggaran tahun 2022, realisasi dan penyerapan serta penerapan anggaran sesuai dengan mekanisme yang ada.

"Kami berharap, pada tahun anggaran 2022 bisa jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan tidak ada kendala berarti, jika semua dijalankan sesuai aturan serta mekanisme berlaku," ujar Devi Kurnia.

Rapat kerja pansus LPH-BPK berlangsung sekitar 1 jam, dengan menerima berbagai masukan, untuk perbaikan dan penyempurnaan dikemudian hari, sehingga tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan anggaran.

Komentar