Rapat Berakhir Deadlock, Satu Komisi Dinilai "Gemuk"

Metro- 04-03-2022 17:56
Suasana rapat paripurna DPRD Sumbar saat membahas agenda perombakan AKD, yang berakhir dead lock, Jumat (4/3). (Dok : Istimewa).
Suasana rapat paripurna DPRD Sumbar saat membahas agenda perombakan AKD, yang berakhir dead lock, Jumat (4/3). (Dok : Istimewa).

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Rencana perombakan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Sumbar yang dilaksanakan dalam rapat paripurna, di ruang sidang utama DPRD, Jumat (4/3), berjalan alot, bahkan berakhir dengan deadlock.

Sesuai agenda hari itu, DPRD Sumbar akan membentuk AKD seperti Badan Musyawarah (Bamus), Badan Anggaran (Banggar), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Kehormatan (BK), dan Komisi-komisi.

Hanya saja di saat agenda pembentukan dan penetapan anggota komisi-komisi yang memicu suasana sedikit gaduh.

Baca Juga

Pasalnya, beberapa anggota dewan mempertanyakan komposisi anggota untuk Komisi IV (Bidang Pembangunan) yang cukup banyak diisi dari Fraksi Gerindra yakni 13 orang, sehingga komisi ini dinilai cukup gemuk dengan total anggota menjadi 29 orang.

Beberapa anggota dewan menanyakan alasan kenapa Komisi IV itu cukup banyak anggotanya, sementara di beberapa komisi yang lain jumlah anggota hanya enam sampai 11 orang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun menunjukan untuk Komisi I (Bidang Pemerintahan) diisi oleh enam orang anggota dewan yang berasal dari F-PKS (1 orang), F-Demokrar (1 orang), F-PAN (1 orang), F-Golkar (1 orang), dan F-PPP Nasdem (2 orang). Komposisi di Komisi II (Bidang Ekonomi) terdiri dari 7 (tujuh) orang Anggota DPRD Sumbar, yaitu F-PKS (2), F-P Demokrat (1), F-PAN (1), F-PGolkar (1), F-PPP Nasdem (1) dan F-PDIP PKB (1).

Komisi III (Bidang Keuangan), dengan 7 (tujuh) wnggota, yakni F-PKS (1), F-Demokrat (3), F-PAN (1), F-Golkar (1) dan F-PPP Nasdem (1).

Komisi IV adalah komisi dengan jumlah paling banyak, yaitu 29 orang yang terdiri dari F-Gerindra (13), F-PKS (2), F-Demokrat (2), F-PAN (3), F-Golkar (3), F-PPP Nasdem (2), dan F-PDIP PKB (4).

Sedangkan di Komisi V (Bidang Kesejahteraan Rakyat), diisi 11 anggota dengan rncian F-PKS (2), F-Demokrat (2), F-PAN (3), F-Golkar (2), F-PPP Nasdem (1), dan F PDIP PKB (1).

Melihat kondisi itu, hal ini sempat diwarnai interupsi dari beberapa orang anggota rapat.

Hingga akhirnya rapat itu sempat diskor oleh pimpinan rapat, yang dipimpin ketua DPRD Sumbar, Supardi. Kemudian berdasarkan hasil pembicaraan pimpinan rapat dan Sekwan, Raflis diperoleh kesepakatan bahwa Rapat tersebut dilanjutkan pada Senin, (7/3).

Sebelum rapat ditutup, Supardi menyebutkan, alat kelengkapan dewan yang dirotasi nantinya akan ditetapkan dengan surat keputusan nomor 4/SB/2022 untuk Bamus, nomor 5/SB/2022 untuk Banggar, nomor 6/SB/2022 untuk komisi-komisi, dan nomor 7/SB/2022 untuk Bapemperda.

"Perombakan AKD ini sesuai ketentuan pasal 44 ayat 5, pasal 47 ayat 9, pasal 51 ayat 5 serta pasal 55 ayat 6, peraturan pemerintah nomor 12/2018, tentang pemindahan alat kelengkapan dewan," kata Supardi.

Komentar