Supardi Minta Validasi DTKS Dinsos lebih Akurat

Metro- 16-03-2022 16:25
Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat menjelaskan kondisi DTKS Sumbar saat ini pada rakor data penerima bantuan PBI-JK yang diadakan Dinsos Sumbar, Rabu (16/3). (Dok : Istimewa)
Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat menjelaskan kondisi DTKS Sumbar saat ini pada rakor data penerima bantuan PBI-JK yang diadakan Dinsos Sumbar, Rabu (16/3). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala -- Ketua DPRD Sumbar, Supardi meminta agar Dinas Sosial(Dinsos) provinsi dan kabupaten kota lebih memperhatikan lagi data masyarakat penerima bantuan sosial yang dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di masing-masing kabupaten kota.

Pasalnya, dari berbagai masukan yang didapat Supardi, ada diantara masyarakat penerima bantuan sosial itu (menurut data DTKS , red) berasal dari keluarga mampu.

Meski tak memastikan, ia menerka salah satu penyebab masalah data bermasalah adalah dari petugas yang melakukan input data.

Baca Juga

Untuk hal ini, perlu diadakannya pelatihan atau worskhop tentang peningkatan kualitas SDM petugas data. Terlebih lagi, 'open rektuitment' petugas input data harus diseleksi secara profesional.

"Saya kira kalau petugas aplikator data main pilih saja, hal ini yang akan menyebabkan data yang terkumpul jadi bermasalah. Apalagi sampai ada unsur politis dari petugas data dalam melakukan penginputan," kata Supardi, saat hadir dalam rapat koordinasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) bagi penerima bantuan PBI-JK yang dilaksanakan Dinsos Sumbar, di salah satu hotel di Kota Padang, Rabu (16/3).

Supardi juga menjelaskan, sejak berlangsungnya masa pandemi Covid-19, sebut Supardi, banyak data dalam DTKSyang bermasalah. Hal ini sangat dirasakan oleh seluruhDinsosse-Sumbar.

Melihat kenyataan yang ada ini, Ketua DPRD Sumbar ini meminta Dinsos untuk bergerak cepat dan menyelesaikan data valid di tahun 2022 ini. Karena, menurutnya daerah di Sumbar tidak sebanyak daerah yang ada di Pulau Jawa.

KemudianSupardimenjelaskan, setiap saat selalu bermasalah terkait data terpadu, apalagi kalau persoalan bencana pasti yang bermasalah itu adalah data terpadu.

"Persoalan sekarang ini adalah seperti yang kita bicarakan, rekruitmen itu bermasalah. Soalnya data yang masuk ke data terpadu itu melalui tim aplikator yang ditunjuk oleh Dinsos kabupaten kota," ungkapnya

Lebih lanjut, ditangan merekalah (Dinsos, red) layak atau tidak layaknya masyarakat tersebut tercantum di dalam DTKS.

"Yang menjadi tanda tanya besar saat ini adalah, banyak ditemukan orang yang tidak layak masuk, jadi masuk. Orang yang layak masuk menjadi tidak masuk," tuturnya.

Hal ini dapat melihat, sejauh mana keidenpendentsial tim aplikator dalam melakukan pengolahan data verifikasi dan validasi yang dilakukan dinas sosial Kota dan Kabupaten terhadap data yang telah dihimpun.

"Ada dua pertanyaan disitu, selagi mereka bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka data tentu akan menjadi valid. Apalagi sekarang ada ruang bagi mereka untuk upgrade data selama 1 bulan, lalu 1 kali setahun setelahnya," katanya.

Untuk itu, Ketua DPRD SumbarmemintaDinas Sosialuntuk bergerak cepat dan menyelesaikan data valid di tahun 2022 ini. Karena, menurutnya daerah di Sumbar tidak sebanyak daerah yang ada di pulau Jawa.

"Saya meminta untuk dinas sosial provinsi bekerja sama untuk menyelesaikan problem data ini, dengan dibantu oleh daerah untuk membuat kegiatan sumber daya manusia, tim aplikator," tandasnya.

Berapapun dana yang kita keluarkan, tambahnya, kalau pemilihan tim aplikator cukup dinas sosial saja yang melakukan recruitment, kalau pemilihan tidak benar maka tetap saja akan Impossible (tidak ada) atau sia-sia.

"Maka untuk itu, pemilihan tim aplikator harus jelas, terukur dan diiringi dengan peningkatan sumber daya manusia tim aplikator," pungkas Supardi.

Komentar