KI Sumbar Tak Bisa Putuskan Permohonan LAI

Metro- 13-01-2022 14:28
Ketua majelis komisioner KI Sumbar, Arif Yumardi saat pimpin sidang SIP antara LAI dengan PT Bank Mandiri KC Padang, Kamis (13/1). (Dok : Istimewa)
Ketua majelis komisioner KI Sumbar, Arif Yumardi saat pimpin sidang SIP antara LAI dengan PT Bank Mandiri KC Padang, Kamis (13/1). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Majelis komisioner sidang sengketa informasi publik (SIP)yang digelar Komisi Informasi (KI) Sumbar mengeluarkan putusan selanya pada sidang SIP antara Leon Agusta Indonesia(LAI) sebagai pihak pemohon dan PT Asuransi Jasa Indonesia (termohon) pada Kamis (13/1).

Dalam putusan selanya, majelis komisioner menyatakan permohonan dari pihak pemohon tidak bisa diputuskan KI Sumbar, karena kewenangan untuk menetapkan hasil SIP ini berada di tangan KI Pusat.

"Kami nyatakan tidak bisa menerima permohonan dan sengketa aquo merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat," ujar Ketua Majelis Komisioner KI Sumbar, Arif Yumardi saat memimpin sidang itu.

Baca Juga

Fakta dan dalil pada pemeriksaan awal, sebut Arif, KI menyimpulkan bahwa empat item yang diperiksa majelis, yakni kompetensi relatif dan legal standing termohon tidak terpenuhi, sedangkan kompetensi absolut dan legal standing pemohon serta jangka waktu terpenuhi.

"Berdasarkan pasal 36 ayat 1 dan 2 Perki I tahun 2013, satu item itu tak terpenuhi, maka majelis bisa menjatuhkan putusan sela," ujar Arif Yumardi lagi yang didampingi anggota majelis komisioner Tanti Endang Lestari dan Adrian Tuswandi dengan panitera pengganti Tiwi Utami.

Arif menjelaskan, untuk item kompetensi relatif, KI Sumbar melihat unsur ini tidak terpenuhi berdasarkan kepada UU 14 tahun 2008, mengingat BUMN menjadi kewenangan KI Pusat. Padang sidang kedua sesi yang juga LAI sebagai pemohon dan PT Bank Mandiri KC Padang (termohon), majelis sidang KI Sumbar juga tidak bisa menerima permohonan pemohon. "Tidak bisa menerima permohonan sengketa diajukan pemohon karena KI Sumbar tidak memiliki kompetensi relatif memeriksa dan memutus sengketa aquo, kewenangan relatif di KI Pusat karena termohon adalah BUMN," ujar ketua majelis komisioner, Nofal jelang menutup sidang SIP dengan register 07/VII/KISB-PS/2021 itu.

Komentar