105 Pejabat Pemkab Padangpariaman Ikut Evaluasi Anjab

Metro- 28-03-2022 20:07
Bupati Suhatri Bur saat membuka kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Anjab - ABK di salah satu hotel di Kota Padang, Senin siang (28/3). (Dok : Istimewa)
Bupati Suhatri Bur saat membuka kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Anjab - ABK di salah satu hotel di Kota Padang, Senin siang (28/3). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Sebanyak 105 peserta terdiri dari kepala OPD, dan Camat se Kabupaten Padangpariaman, serta pejabat pengelola kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah ikuti kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang diadakan pemkab setempat di salah satu hotel di Kota Padang, Senin (28/3).

Kegiatan evaluasi ini berhubungan dengan adanya Menpan RB Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi dan sesuai penyetaraan jabatan yang diatur dalam Permen PAN RB Nomor 28 tahun 2019.

Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur menekankan, kegiatan evaluasi ini penting bagi tata kelola pemerintahan dan penataan birokrasi di lingkup Pemkab Padangpariaman.

Baca Juga

"Pentingnya kegiatan ini, saya minta kepada semua peserta untuk mengikuti rangkaian kegiatan ini dengan serius. Agar ilmu yang diperoleh nantinya dapat diterapkan di kantor masing-masing untuk menciptakan birokrasi yang gesit efektif dan efisien," kata Suhatri Bur.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala BKN Kanreg XII Pekanbaru bersama tim yang bersedia berbagi informasi dan teknik penyusunan Anjab ABK dengan pejabat pengelola kepegawaian se Pemkab Padangpariaman.

Kepala Bagian Organisasi Sekkab Padangpariaman, Syamsirman melaporkan kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, (28-29/3).

Sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Permen PAN RB Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kegiatan yang dilakukan ini, di samping untuk penyederhanaan birokrasi, juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil," tutupnya.

Komentar