DPRD Minta Stok Migor Sumbar Ditambah

Ekonomi- 12-04-2022 15:24
Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar lakukan RDP dengan Disperindag soal stok Migor di Sumbar, Selasa (12/4). (Dok : Istimewa)
Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar lakukan RDP dengan Disperindag soal stok Migor di Sumbar, Selasa (12/4). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar meminta pihak pemprov memastikan alokasi stokminyak goreng(migor) di Sumbar bertambah dari hasil produksi berbagai perusahaan lokal.

Menurut KetuaDPRD SumbarSupardi, hal tersebut bertujuan mengatasi kelangkaan stokminyak goreng di pasar.

Pernyataan itu disampaikan Supardi saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumbar di ruang siding utama gedungDPRD Sumbar, Selasa (12/4).

Baca Juga

"Kita minta Pemprov agar bisa diperbanyak kuota untuk Sumbar. Minimal lebih dari 50 persen kuota itu," ucap Supardi.

Menurutnya, persoalan yang ada saat ini adalah kebanyakan stokminyak gorengdi Sumbar disalurkan ke luar provinsi. "Kita dapat laporan minyak itu hanya sebagian kecil yang disebar di Sumbar dan sisanya dibawa ke luar, ini tentu tidak benar," imbuhnya.

Ia mencontohkan salah satu perusahaan di Sumbar, yakni PT Incasi Raya bisa memproduksi sekitar 600 ribu liter minyak perhari, namun yang diberikan ke Sumbar sekitar 250 ribu liter.

Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, seharusnya 80 persenminyak gorengyang ada di Sumbar dikonsentrasikan ke Sumbar, bukan ke luar provinsi.

Padahal, ia menilai banyak perusahaan besar yang memproduksiminyak gorengdi Sumbar, sehingga seharusnya tidak mungkin terjadi kelangkaan.

Persoalan selanjutnya yang disebabkan kelangkaanminyak gorengadalah terjadi kemahalan hargaminyak gorengyang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sementara itu, perwakilan Tim Satgas Minyak Goreng Pemprov Sumbar Abdul mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah beberapa kali mencoba menekan hargaminyak gorengdengan adanya HET.

Kebijakan ini ditugaskan pada beberapa BUMN yang berperan dalam pendistribusian.

"Ada dari PT RNI, dari bulan Maret memang sudah didistribusikan sampai hari ini sekitar 458 ton yang telah disebar ke berbagai daerah," katanya.

Kemudian, PT PPI mulai pada bulan April juga menyebarkan sekitar 500 ton untuk didistribusikan di beberapa kabupaten kota.

Sementara itu, di daerah Pemprov juga bekerjasama dengan PT Incasi Raya dengan mendapatkan 150 ton untuk didistribusikan ke kabupaten dan kota di Sumbar.

Kemudian, masalah saat ini menurutnya yaitu penetapan harga yang belum berjalan sebagaimana diharapkan..

"Kalau dilihat HET itu perliter Rp14 ribu, namun kalau dilihat di lapangan terjadi harga yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Untuk itu kita koordinasi dengan Polda untuk mengawasi agar minyak gorengsesuai dengan harga HET,' katanya.(*)

Komentar