Supardi: Bukan Sebuah Prestasi yang Luar Biasa

Metro- 20-05-2022 15:01
Staf Ahli BPK RI, Novian Hero Dwiyanto serahkan salinan LHP BPK RI 2021 Ketua DPRD Sumbar, Supardi di ruang rapat utama gedung DPRD Sumbar, Jumat siang (20/5). (Dok : Istimewa)
Staf Ahli BPK RI, Novian Hero Dwiyanto serahkan salinan LHP BPK RI 2021 Ketua DPRD Sumbar, Supardi di ruang rapat utama gedung DPRD Sumbar, Jumat siang (20/5). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan, jangan menganggap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih sejumlah pemerintah daerah (pemda) sebuah hal yang luar biasa.

"Justru pemahaman itu salah, karena WTP punya standar minimal harus dipenuhi pemda dalam menyajikan laporan keuangan daerahnya. Itu bukanlah sebuah prestasi yang luar biasa," kata Supardi saat DPRD Sumbar gelar rapat paripurna penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Pemprov Sumbar tahun 2021 di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Jumat siang (20/5).

Menurut Supardi, banyak contoh kasus, meski hasil audit BPK terhadap LKPD adalah opini WTP, tapi tidak tertutup kemungkinan masih banyak temuan dan pelanggaran, bahkan tidak jarang temuan tersebut, bersifat berulang.

Baca Juga

Dia melanjutkan, sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2006, bahwa salah satu kewenangan BPK adalah melakukan audit terhadap laporan keuangan daerah.

"Dari audit dilakukan BPK akan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan. Opini tertinggi dari audit yang dilakukan oleh BPK terhadap LKPD adalah Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP," ungkap Supardi.

Dia mengatakan, dalam sembilan tahun terakhir, opini terhadap LKPD Pemprov Sumbar selalu mendapatkan WTP, ini tentu sebuah prestasi yang luar biasa dalam pengelolaan keuangan daerah dilingkup pemda.

"Capaian opini WTP, tentu tidak terlepas dari dukungan dan supervisi yang diberikan oleh BPK kepada OPD-OPD dilingkup pemda, termasuk umpan balik dari pengawasan yang dilakukan oleh DPRD," ujar Supardi.

Dirinya juga menjelaskan, LHP Kinerja, disajikan berupa Long Form Audit Report (LFAR), yaitu pengujian atas efektivitas upaya pemerintah daerah menanggulangi kemiskinan Tahun Anggaran 2021.

Pemeriksaaan kinerja terhadap penanggulangan kemiskinan, merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemeriksaan LKPD Pemprov Sumbar Tahun Anggaran 2021.

"Pemprov Sumbar dapat mempertahankan opini WTP dan merupakan capaian yang ke-10. Untuk itu, kami dari DPRD berikan ucapan selamat kepada gubernur beserta jajarannya, atas capaian opini WTP.

Capaian opini WTP tersebut, hendaknya dapat menjadi cambuk oleh Pemerintah Daerah untuk lebih memantapkan tata Kelola," pungkas Supardi.

Komentar