Supardi: Jangan Hubungkan Uang Komite dengan Ujian

Metro- 22-05-2022 20:23
Ketua DPRD Sumbar, Supardi. (Dok : Istimewa)
Ketua DPRD Sumbar, Supardi. (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala -- Seringnya muncul keluhan orang tua siswa karena mendapati pihak sekolah melarang para siswanya mengikuti ujian hanya karena belum melunasi pembayaran iuran komite, direspon keras Ketua DPRD Sumbar, Supardi.

Menurutnya, kewajiban orang tua dengan urusan pembayaran dan hak anak untuk mengikuti ujian, tidak boleh dihubung-hubungkan.

"Saya minta gubernur melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar mengintruksikan Disdik kabupaten kota untuk tidak menyamakan kewajiban orang tua dengan hak anak. Tujuan pendidikan dalam konstitusi adalah mencerdaskan anak bangsa," kata Supardi saat ditemui media di rumah dinasnya, Sabtu (21/5).

Baca Juga

Dia meminta Disdik mencarikan jalan tengah untuk tidak membebani wali murid yang belum mampu membayar uang komite, terlebih pasca Covid-19 ekonomi masyarakat belum stabil, bahkan kebanyakan cenderung terpuruk. Hanya masyarakat golongan tertentu saja yang bisa ekonominya kembali seperti semula.

"Iuran komite tidak diwajibkan, jangan sampai siswa juga ikut memikirkan hal tersebut, sehingga konsentrasi untuk mengikuti ujian terganggu, bahkan para guru terus mengingatkan seolah-olah yang lebih wajib itu membayar komite, tidak dengan ujian," katanya.

Secara tidak langsung, kata Supardi, perangkat sekolah telah membodohi siswa, kepala daerah harus mengantisipasi hal ini.

"Jika praktik tidak membolehkan siswa mengikuti ujian karena tidak membayar komite ditemukan, saya minta gubernur atau bupati dan wali kota memberhentikan kepala sekolah itu, kapan perlu copot kepala dinasnya," tukas Supardi.

"Tindakan tegas harus diambil karena sangat penting untuk masa depan pendidikan Sumbar, aduan kasus seperti ini telah banyak masuk ke DPRD Sumbar," katanya lagi.

Dia mengatakan pemerintah daerah tengah berkonsentrasi membangun sektor ekonomi, pariwisata ataupun hal lainnya, namun jangan sampai gagal mencetak anak-anak cerdas, jika pembangunan tidak dikelola oleh SDM yang memadai, upaya-upaya itu percuma.

Terkait ini, tidak cukup dengan Surat Edaran (SE) saja, namun harus diiringi dengan pengawasan yang optimal. SE tidak akan efektif, jika punishment yang akan diterima tidak sampai ke telinga para kepada sekolah.

" Khususnya kepada gubernur yang SMA/SMK berada pada wilayah kewenangannya," katanya.

Meski iuran komite merupakan kesepakatan antara wali murid dan pihak sekolah, tidak ada kewajiban untuk harus membayar jika tidak mampu. Apalagi menakut-nakuti murid tidak bisa ujian.

"Saat akan ujian pikiran siswa mesti fokus, jangan diberikan beban yang tidak seharusnya mereka pikirkan. Apa yang harus dipersiapan, percaya diri mereka pun hilang," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Barlius saat dikomfirmasi mengatakan akan melakukan pendataan tentang hal ini.

"Dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, telah jelas melarang dengan tegas Komite Sekolah melakukan pungutan baik kepada orang tua ataupun murid," ungkapnya.

Namun , Kemdikbudristek melalui Permendikbud yang diterbitkan, masih memberikan ketentuan bagi Komite Sekolah untuk berperan aktif mendukung kemajuan pendidikan.

Salah satu ketentuan itu adalah Komite Sekolah diperkenankan melakukan penggalangan dana berupa sumbangan dan bantuan.

"Tapi tetap ada rambu-rambu ataupun batasan-batasan apabila Komite Sekolah ingin melakukan penggalangan dana tersebut," kata Barlius.(*)

Komentar