Arkadius: Dinas Terkait Harus Siapkan Satgas

Metro- 23-05-2022 16:58
Anggota Komisi II dan Dinas Peternakan Sumbar rapat kerja bahan PMK pada hewan kurban, Senin (23/5). (Dok : Istimewa)
Anggota Komisi II dan Dinas Peternakan Sumbar rapat kerja bahan PMK pada hewan kurban, Senin (23/5). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar, Drh. Erinaldi mengatakan ada 120 kasus dan 601 ekor dinyatakan positif Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

"Akibat dari kejadian itu menjadikan beberapa pasar ternak yang ada di Sumbar terpaksa ditutup sementara untuk mencegah penularan PMK pada hewan," ungkap Erinaldi ketika rapat kerja dengan dengan Komisi II DPRD Sumbar, Senin (23/5).

Meski begitu, terang Erinaldi, penyakit ini tidak bisa menular kepada manusia. Namun, penyebaran virus ini sangat masif terjadi antar hewan ternak terutama pada hewan berkuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan sejenisnya.

Baca Juga

Sraat ini di Sumbar, lanjutnya, sudah 13 kabupaten kota yang lakukan pemetaan mengenai PMK oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar.

"Dari hasil pemetaan itu, pasar Ternak Palangki, Sijunjung ditetapkan sebagai zona merah pasca ditemukannya dua ekor sapi yang terkonfirmasi positif terjangkit PMK. Hasil itu didapatkan melalui pengujian sampel laboratorium yang dikeluarkan Balai Veteriner Sumbar," ujarnya.

Dia menerangkan, dua ekor sapi yang terkonfirmasi positif diketahui berasal dari Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, lalu masuk ke Riau, hingga sampai ke Sijunjung. Pasar Ternak Palangki merupakan pasar ternak regional di Sumatera. Hewan ternak yang datang banyak berasal dari luar provinsi bahkan ada dari luar pulau Sumatera.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbar. Arkadius Dt Intan Bano meminta dinas melakukan pengecekan pada semua hewan ternak yang ada di Sumbar jelang memasuki Idul Adha. Dirinya juga meminta adanya sosialisasi terkait PMK ini pada masyarakat ke lini paling bawah.

"Perlu adanya seleksi pembelian sapi kurban yang telah memenuhi syarat hewan qurban, jangan sampai memilih hewan yang sakit dan tertular PMK. Untuk itu perlu keseriusan dinas dan pihak terkait mengenai masalah ini. Kalau perlu dilakukan karantina atau isolasi hewan yang terkonfirmasi positf PMK," kata Arkadius.

Dirinya juga meminta pada Dinas Perhubungan dan kepolisian untuk mengawasi lalu lintas hewan ternak di daerah kabupaten kota dan perbatasan Sumbar. Mengingat banyaknya hewan kurban yang didatangkan dari luar Sumbar.

"Kami berharap kasus PMK ini hilang jelang Idul Adha, untuk itu kita minta Dinas terkait menyiapkan Satgas PMK dan siap menerima laporan masyarakat. Ya harus siap masuk kandang keluar kandang. Untuk kesiapan Idul Adha, pengurus masjid dan panitia kurban harus meminta surat keterangan kesehatan hewan dan asal ternak," ucapnya.

Rapat kerja dipimpin Mochlasin, didampingi Arkadius Dt Intan Bano dan Anggota Komisi II lainnya seperti Nurkhalis, Muchlis Yusuf Abit, Jefri Masrul, Firdaus, Bakhri Bakar. Juga dihadiri Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perhubungan, Dinas Pangan, Kemenag Wilayah Sumbar, Polda Sumbar, dan akademisi kesehatan hewan.

Komentar