Ketua DPRD Sumbar dan Gubernur Resmikan Samsat Wisata

Ekonomi- 04-06-2022 15:44
Ketua DPRD Sumbar, Supardi saksikan Gubernur Mahyeldi serahkan pajak bagi hasil pada salah seorang kepala daerah di Bukittinggi, (Dok : Istimewa)
Ketua DPRD Sumbar, Supardi saksikan Gubernur Mahyeldi serahkan pajak bagi hasil pada salah seorang kepala daerah di Bukittinggi, (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Bukittinggi, Arunala - Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Ketua DPRD Supardi meresmikan operasional inovasi pelayanan Samsat Wisata dan Samsat Terminal di Bukittinggi.

Inovasi pelayanan yang di inisiasi Bapenda Sumbar, Polri, Jasa Raharja dan Bank Nagari (BN), yang di resmikan di pelataran Jam Gadang.

Acara ini dihadiri sejumlah bupati dan wali kota yang pada triwulan I ini sudah berhak menerima bagi hasil dari pajak daerah. Sebab sesuai Pergub, daerah yang telah menunaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan plat merahnya di atas 90 persen dapat menerima bagi hasil pajak tersebut.

Baca Juga

Ada tujuh kabupaten kota yang sudah menunaikan kewajibannya melunasi pajak kendaraan plat merahnya.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sumbar, Supardi menyampaikan pajak daerah merupakan komponen penting dalam perolehan pendapatan.

"Hampir 90 persen pendapatan asli daerah disumbangkan oleh pajak daerah. Karena itu diharapkan kepada personel pemprov yang mengelola pendapatan dari pajak daerah dapat meningkatkan sinerginya dengan kabupaten kotaagar perolehan pajak dapat maksimal," kata Supardi.

Selanjutnya, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan inovasi seperti yang dilaksanakan Samsat Bukittinggi merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat.

"Semakin banyak inovasi pembayaran pajak baik online maupun offline maka akan semakin mudah masyarakat membayarkan pajak kendaraannya," ujar Mahyeldi.

Mahyeldi tambahkan, demikian juga dengan pemkab dan pemko yang sudah mendapatkan haknya berupa dana bagi hasil dari pajak, merupakan hasil kerja kerasnya dalam memenuhi persyaratan karena sudah membayarkan pajak plat merah lebih dari 90 persen.

"Untuk itu diharapkan upaya ini harus lebih ditingkatkan lagi karena semakin cepat DBH dibagikan, maka akan semakin cepat pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut," pungkas Mahyeldi.

Komentar