Alirman Sori: Pansus Ingin Kejelasan Langkah Pemerintah

Metro- 07-06-2022 22:28
Ketua Pansus DPD RI, Alirman Sori bersama rekan-rekannya kembali raker membahas UU Ciptaker di Jakarta, Selasa (7/6). (Dok : Istimewa)
Ketua Pansus DPD RI, Alirman Sori bersama rekan-rekannya kembali raker membahas UU Ciptaker di Jakarta, Selasa (7/6). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Jakarta, Arunala - Pembahasan lanjutan menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang judicial review UU Cipta Kerja (Ciptaker) kembali dilanjutkan Panitia khusus (Pansus) Cipta Kerja DPD RI.

Kali ini, dalam rapat kerja lanjutan ini, pihak pansus membahasnya bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan jajarannya di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).

Dalam rapat kerja ini, DPD RI ingin mengetahui secara detail langkah-langkah atau tindak lanjut pemerintah terkait judicial review hasil putusan MK tersebut.

Baca Juga

"Kami kembali menyampaikan ingin mengetahui apa saja langkah-langkah serta tindak lanjut yang dilakukan pemerintah terkait putusan MK dan perubahan terhadap UU Cipta Kerja, yang memerintahkan dilakukannya perubahan UU Cipta Kerja paling lambat dua tahun," jelas Ketua Pansus Ciptaker DPD RI, Alirman Sori dalam raker bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian hari itu.

Tidak hanya itu, Alirman melalui tim pansus juga memberikan catatan penting bahwa putusan MK itu telah memberikan sebuah arah baru terkait dengan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

"Putusan itu hanya mengabulkan secara formil terhadap pengajuan uji materi sebuah UU, tapi juga memberikan syarat terhadap pemberlakuan lebih lanjut dari sebuah UU," ucapnya.

Senator asal Sumatera Barat (Sumbar) ini menambahkan, berdasarkan persoalan tersebut, guna menginventarisir dinamika yang berkembang saat ini.

DPD melalui pansus Cipta Kerja mencoba untuk memperdalam dampak yang ditimbulkan dari putusan dimaksud, utamanya yang berkaitan dengan Angka 3, Angka 4, dan Angka 7 dalam amar putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

"Kami juga ingin mendengarkan penjelasan berkenaan dengan Amar Putusan MK yang menyatakan penangguhan terhadap segala tindakan/kebijakan bersifat strategis dan berdampak luas," tukas Alirman Sori.

Komentar