Perda LKPJ APBD Padangpariaman 2021 Disahkan

Metro- 14-06-2022 17:06
Bupati Padangpariaman Suhatri Bur menyaksikan Ketua DPRD Arwinsyah, menandatangani nota pengesahan Perda LKPJ APBD 2021, Selasa (14/6). (Dok : Istimewa)
Bupati Padangpariaman Suhatri Bur menyaksikan Ketua DPRD Arwinsyah, menandatangani nota pengesahan Perda LKPJ APBD 2021, Selasa (14/6). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Pariaman, Arunala - Semua Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padangpariaman menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan (Ranperda) APBD Padangpariaman tahun 2021 menjadi Perda.

Hal ini ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Padangpariaman setelah fraksi menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap Ranperda Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD Padangpariaman tahun 2021 di ruang rapat utama gedung DPRD setempat di Kota Pariaman, Selasa (14/6).

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Arwinsyah, didampingi para wakilnya masing-masing Aprinaldi, dan Risdianto, diikuti juga seluruh anggota DPRD kabupaten tersebut.

Baca Juga

DPRD Padangpariaman yang terdiri delapan fraksi itu membacakan pandangan akhirnya secara bergantian melalui juru bicara fraksi masing-masing.

Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur seusia dengarkan pendapat akhir fraksi itu menyebutkan, selama proses pembahasan dilaksanakan, banyak usul dan saran, disampaikan oleh anggota dewan.

"Semua usul dan saran tersebut jadi masukan bagi perangkat daerah dalam menjalankan pemerintahan. Dan juga dalam mengambil langkah-langkah kebijakan selanjutnya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padangpariaman sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama," kata Suhatri Bur.

Sejalan dengan itu, Suhatri Bur juga mengimbau seluruh pimpinan perangkat daerah dan jajaran agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya.

"Dengan upaya maksimal pengelolaan dan pelaksanaan program dan kegiatan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucap Suhatri Bur lagi.

Dirinya pun mengharapkan kerjasama kepala OPD dan jajarannya, sehingga dapat mempertahankan kembali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun-tahun yang akan datang.

Di sisi lain, rapat hari itu diakhiri dengan pembacaan rancangan persetujuan bersama oleh Sekretaris DPRD Armen Rangkuty.

Kemudian dilanjutkan penandatangan antara bupati dan Ketua DPRD bersama Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II. (*).

Komentar